LAMONGAN MDN – Wajah Lamongan saat ini bisa dilihat dari satu tahun kepemimpinan Yuhronur Efendi dan Dirham Akbar Aksara (Yes-Dirham) sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih secara elektoral dan kemudian dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.
Pada saat yang sama dalam konteks nasional, terjadi banyak pola perubahan dinamika politik dalam transisi kepemimpinan nasional dari presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo, perubahan – perubahan tersebut mulai dari relasi pusat dan daerah, model pembangunan infrastruktur dan SDM, hingga penguatan konsepsi nasionalisme yang akhirnya melahirkan Retreat Kepala Daerah yang tentu saja memiliki konsekuensi yang berdampak secara langsung bagi kepala daerah dalam memajukan daerahnya.
Salah satu akibat yang bisa langsung dirasakan Yes-Dirham dalam mengawali kinerja perjalanannya adalah kebijakan nasional dalam bentuk efisiensi pengelolaan anggaran, baik pusat maupun daerah. Untuk itu, pada Tahun Anggaran 2025 Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tersebut mengusung tema yang menurut nya sesuai dengan kebutuhan kabupaten Lamongan yakni “Menguatkan Stabilitas Sosial Ekonomi dan Pengembangan Industri Sektor Unggulan Melalui Perluasan Pasar dan Daya Saing Regional” dalam pengelolaan keuangan yang harus serba irit dan prihatin di tengah konsepsi efisiensi, yang mana hampir seluruh sektor terdampak efisiensi, baik itu kebutuhan belanja pegawai/birokrasi hingga belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, konsekwensinya menurut laman website BPKAD kabupaten Lamongan akhirnya ditutup dengan defisit sebesar 10 Milyar Rupiah.
Kebijakan untuk siapa?
Telah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap kebijakan pemerintah yang keluar memunculkan banyak dugaan. Narasi dan argumentasi untuk kepentingan masyarakat banyak rasanya semakin sulit untuk dipercaya. Sebagian masyarakat semakin cerdas membaca situasi bahwa seringkali kebijakan tak lain adalah kemenangan kelompok tertentu karena relasi dan kepentingan.
Disebut kemenangan karena kebijakan tersebut seringkali memunculkan paradok dualisme yang saling bertolak belakang, dinyatakan atas nama pembangunan dan ketertiban akan tetapi yang dirasakan masyarakat adalah pengusiran, diklaim untuk kesejahteraan masyarakat tapi yang ada justru pencitraan pribadi dan kelompoknya. Oleh karena itu, kebijakan yang kemudian diartikulasikan dalam bentuk program-program tidak hanya dibaca dari data statistik yang tertulis saja tapi bagaimana kebijakan tersebut menjadi arena pendorong dan pengungkit transformasi bagi masyarakat miskin agar bergeser menjadi masyarakat kelas menengah, dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, dari kesulitan mendapatkan akses pendidikan menjadi tuntas hingga sarjana, dari makna sakit itu mahal menjadi kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, dari hidup berpindah-pindah menjadi punya tempat hidup sendiri. Pada akhirnya, hal ini menjadi tidak berlebihan bila kebijakan tersebut membawa harapan bagi masyarakat Lamongan khusus nya untuk kepentingan bersama bukan kemenangan bagi para kelompok tertentu saja atau tim sukses.
Perlu diingat bahwa pemerintahan sesungguhnya adalah keluarga besar (integrated governace) yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya, di mana secara prinsip pemerintahan, baik itu Presiden, Gubernur atau Bupati memiliki political will dalam menjamin warganya supaya bisa hidup dengan layak, paling tidak dalam kebutuhan dasar minimal yakni sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan yang menjadi indikator kesejahteraan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kebijakan publik yang arahnya untuk kesejahteraan ini menjadi kunci vital agar potensi masalah seperti lemahnya rasa memiliki, kecenderungan untuk merendahkan hukum dan lemahnya rasa percaya diri warga bisa dikendalikan dan diarahkan menjadi lebih baik.
Prestasi atau Stagnasi
Tagline Yes-Dirham “Menjaga Amanah, Menuntaskan yang Tertunda” dalam kampanye satu tahun yang lalu, ternyata masih terngiang di ingatan warga Lamongan bahwa masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan di periode pertama Yuhronur Effendi sebagai Bupati Lamongan, maka di periode kedua bersama Dirham Akbar Aksara sebagai Wakil Bupati Lamongan melanjutkan sekaligus memperkuat visi misinya dengan tagline Mewujudkan Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”.
Tentu saja program-program di dalamnya adalah kelanjutan dan penguatan dari program sebelumnya, di antaranya adalah PERINTIS, Lamongan Nyantri, Lamongan Generasi Emas, RAMAH SHINTA, Lamongan Emas, UMKM Naik Kelas, Young Entrepreneur Suces, Yakin Semua Sejahtera, JAMULA Mantap, Lamongan Menyala, Lamongan Tangguh, Lamongan Hijau, Desa Pintar, dan Transformasi Digitalisasi Publik.
Dari sekian banyak program di tengah pengetatan anggaran akibat kebijakan nasional efisiensi, perjalanan satu tahun Yes-Dirham dalam berbagai berita di media cetak, online dan medsos yang berafiliasi dengan pemerintah dijelaskan berbagai capaian kinerja yang diartikan sebagai prestasi kinerja satu tahun Yes-Dirham. Di antara capaian kinerja tersebut, terjadi penyerapan tenaga kerja hampir dua ribu orang, melahirkan ratusan wirausaha muda, puluhan UMKM naik kelas, sebanyak 49 produk mampu menembus pasar ekspor, sebanyak 474 KDMP (koprasi Desa Merah Putih) telah berbadan hukum, produksi padi mencapai 1.335.099 ton, produksi perikanan sebanyak 129.790 ton, penyaluran 7.598 beasiswa mulai jenjang SD himgga S2, aktivasi RSUD Ki Ageng Brondong, kemantapan jalan kabupaten yang mencapai 60 persen, penyaluran 20.135 bantuan untuk bencana banjir, destinasi wisata yang menghasilkan hampir empat juta wisatawan, serta program MBG telah berjalan di berbagai lembaga pendidikan.
Tentu secara data statistik rentetan capaian kinerja tersebut bisa jadi merupakan sebuah prestasi. Sayangnya, masyarakat tidak membaca capaian tersebut cukup dengan data statistik saja, tapi bagaimana masyarakat bisa merasakan ada perubahan dan peningkatan kesejahteraan dalam prespektif riil. Namun, yang terjadi justru di berbagai media sosial masih mendengung suara masyarakat yang merisaukan betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan UMK, masih cukup banyak UMKM yang belum tersentuh pembinaan, struktur pertumbuhan produk domestik regional bruto yang masih didominasi usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih di angka 30 persen, masalah kesenjangan dan tingkat kemiskinan tidak disebutkan secara kongkrit dan detail, beberapa sekolah negeri/pemerintah masih menarik pungutan dengan berdalih infaq. Belum lagi angka putus sekolah yang belum mampu terdeteksi dan ditindak lanjuti, banjir tahunan di beberapa desa yang masih terjadi dan berulang, kualitas RSUD Ki Ageng Brondong yang masih kalah bersaing dengan Rumah Sakit swasta sekitar, dan yang terakhir adalah mengenai infrstruktur jalan berlubang masih masif memakan korban kecelakaan tidak juga mendapatkan perhatian serius.
Berhenti memoles diri
Di era keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi, masyarakat sekarang semakin memiliki keberanian dan kecerdasan dalam mengulik data, fakta hingga menyampaikan pikiran, dan kritik tajam, mereka ini lah yang kemudian disebut dengan istilah netizen.
Maka dengan melihat kondisi Lamongan saat ini, jikalau masih ada masyarakat Lamongan yang menyebut Yes-Dirham tidak ada bedanya dengan sebelumnya alias stagnasi, jangan disalahkan, begitulah suara nitizen dalam mengekspresikan kenyataan dan fakta dilapangan.
Ramadhan merupakan bulan yang penuh kemuliaan, alangkah indahnya bila di bulan yang penuh berkah ini ada pengakuan secara terbuka sambil bersafari Ramadhan bersama masyarakat akar rumput dari duet Yes-Dirham bahwa dalam satu tahun ini memang masih belum memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lamongan, yang tentu saja kemudian harus mau menerima segala kritik dan masukan daripada harus terus memoles citra dan melestarikan pencitraan yang sesungguhnya mengkorbankan masyarakat untuk kepentingan elektoral 2030, padahal dinamika politik masih penuh dengan ketidakpastian. Karena bisa jadi Pilkada 2030 tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tapi dikembalikan melalui DPRD.
Penulis : Numan Suhadi (Sekretaris eksekutif Madani Indonesia collage)
[EDITOR: NH]
