Wapres Gibran Turun Tangan, Instruksikan Percepatan Pemulihan Pascabanjir Tuban

TUBAN | MDN – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memimpin rapat koordinasi penanganan banjir bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Kantor PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Kabupaten Tuban, Jumat (6/3).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat menangani dampak bencana, sekaligus memastikan pemulihan infrastruktur serta pelayanan publik berjalan efektif.

Dalam arahannya, Wapres menekankan percepatan penanganan dampak banjir yang masih dirasakan masyarakat. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian materiil yang dialami warga disebut tetap menjadi perhatian serius. Ia meminta agar fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah segera difungsikan kembali.

Wapres juga menyoroti kerusakan jalan penghubung Ngino–Sambongrejo akibat banjir. Ia menegaskan perlunya perbaikan segera, termasuk pembenahan saluran air di sekitar jalan agar aktivitas warga dan distribusi logistik tidak terganggu. Selain itu, pendataan rumah warga yang rusak diminta dipercepat agar bantuan bisa segera dicairkan dan proses pembersihan dilakukan.

“Rumah warga yang mengalami kerusakan segera diselesaikan pendataannya, dicairkan bantuannya, dan dibantu proses pembersihannya,” tegas Wapres.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi penyakit pascabanjir seperti diare, disentri, hepatitis, dan DBD. Mengacu pada data BMKG, Wapres menekankan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi hingga akhir Maret sehingga kewaspadaan harus terus dijaga.

Untuk jangka panjang, Wapres menekankan perlunya langkah sistematis mencegah banjir berulang, termasuk perbaikan tata kelola drainase dan normalisasi sungai. “Perhatikan tata kelola dan perbaiki sistem drainase, lakukan pengerukan rutin sungai yang mengalami pendangkalan,” ujarnya.

Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa sejumlah program penanganan banjir memang membutuhkan dukungan anggaran serta skema pengerjaan jangka menengah. “Proses penyelesaiannya memang membutuhkan multi years,” jelas Khofifah. [J2]