Pemerintah Siapkan Relaksasi Produksi Batu Bara dan Nikel di Tengah Lonjakan Harga Global

JAKARTA | MDN – Pemerintah membuka peluang penyesuaian kuota produksi batu bara dan nikel menyusul kenaikan harga komoditas energi dunia akibat eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, relaksasi akan dilakukan secara terukur jika tren kenaikan harga terus berlanjut. “Andai harganya stabil terus, bagus, kami akan membuat relaksasi terhadap perencanaan produksi, tetapi terukur,” ujarnya dalam keterangan yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (26/3/2026).

Sebelumnya, Kementerian ESDM menetapkan target produksi batu bara 2026 sebesar 600 juta ton, turun signifikan dari proyeksi 790 juta ton pada 2025. Produksi bijih nikel juga dibatasi pada kisaran 250–260 juta ton, jauh di bawah RKAB 2025 yang mencapai 379 juta ton.

Kebijakan pemangkasan kuota tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran ketidakseimbangan pasokan dan permintaan global. Pada Juli 2025, harga batu bara sempat menyentuh 97,65 dolar AS per ton. Namun, sejak awal Maret 2026, harga melonjak tajam hingga menembus 130 dolar AS per ton, dipicu gangguan distribusi minyak mentah dan LNG akibat konflik Timur Tengah.

Bahlil menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan pasar sekaligus memanfaatkan momentum kenaikan harga. “Relaksasi terukur itu terbatas dan tetap menjaga kestabilan supply-demand serta harga,” jelasnya.

Instruksi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari komoditas batu bara sebelumnya telah disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah kini menyiapkan revisi RKAB 2026 guna menyesuaikan target produksi dengan dinamika pasar internasional dan memperkuat postur APBN yang tertekan akibat ketegangan geopolitik. [AH]