DPRD Lamongan dan Insan Pers Bersatu! Komisi A–Banggar Siap Bongkar Ketimpangan Kemitraan Media

LAMONGAN, MDN – Hubungan antara legislatif dan insan pers di Kabupaten Lamongan memasuki babak baru yang lebih terbuka dan konstruktif. Komisi A bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan menerima audiensi Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kabupaten Lamongan di ruang rapat DPRD Lamongan, Minggu (25/5/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung penuh dialog dan membahas berbagai persoalan strategis terkait keterbukaan informasi publik, kemitraan media, hingga penguatan peran pers dalam mendukung pembangunan daerah.

Audiensi dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Dimyati, didampingi anggota Komisi A Suherman serta sejumlah anggota dewan lainnya. Dari pihak PJI Lamongan hadir Ketua PJI Ir. Handoyo bersama jajaran pengurus organisasi.

Dalam sambutannya, Handoyo menegaskan bahwa media memiliki posisi penting sebagai pilar demokrasi sekaligus penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan pers tidak hanya menjalankan fungsi kontrol sosial, tetapi juga ikut mendorong pembangunan daerah melalui pemberitaan yang edukatif, objektif, dan berimbang.

“Pers harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan keterbukaan informasi publik dan membangun partisipasi masyarakat,” ujar Handoyo.

Ia juga menilai komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan insan pers menjadi salah satu kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.

Sementara itu, Humas PJI Lamongan, Nuhan Ubed, menyoroti pentingnya menjaga hubungan harmonis antara media dengan seluruh stakeholder daerah di tengah derasnya arus informasi digital.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang valid dan terpercaya sehingga media dituntut tetap menjaga profesionalisme jurnalistik.

“Sinergi antara media dan pemerintah harus terus diperkuat agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan demokrasi tetap berjalan sehat,” tegasnya.

Dalam sesi dialog, sejumlah wartawan turut menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi media lokal di lapangan. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah terkait keadilan kemitraan media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Perwakilan media Pantura menilai seluruh perusahaan media seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam akses informasi maupun kerja sama publikasi.

Menurutnya, media lokal juga memiliki kontribusi besar dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat sehingga tidak boleh ada perlakuan diskriminatif.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Dimyati, menegaskan pihaknya terbuka terhadap seluruh kritik dan masukan dari insan pers.

Ia menyebut media memiliki peran penting sebagai kontrol sosial sekaligus penyambung informasi pembangunan daerah kepada masyarakat luas.

“Kami menerima seluruh masukan dari rekan-rekan jurnalis. Pers merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi dan pengawasan pembangunan daerah,” kata Dimyati.

Ia juga menegaskan seluruh organisasi media dan aliansi pers di Kabupaten Lamongan berhak memperoleh perhatian secara proporsional, baik dalam akses informasi maupun penghormatan profesional.

Audiensi kemudian ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD Lamongan dan insan pers untuk terus memperkuat komunikasi serta membangun kolaborasi demi mewujudkan pembangunan daerah yang transparan, demokratis, dan berpihak kepada masyarakat. [Red/*]