Polres Ngawi Satukan Langkah Penegak Hukum, KUHP dan KUHAP Baru Jadi Fokus Utama

NGAWI | MDN – Polres Ngawi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat koordinasi dan sinergitas antarinstansi penegak hukum menjelang implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi yang digelar Satreskrim Polres Ngawi bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di wilayah Kabupaten Ngawi. Kegiatan berlangsung di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Ngawi dan melibatkan berbagai unsur penegak hukum terkait.

Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Aris Gunadi, S.I.K., M.H., serta dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Ngawi, PPNS Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, dan PPNS Satpol PP Kabupaten Ngawi.

Dalam forum tersebut, peserta membahas sejumlah perubahan penting dalam KUHP dan KUHAP yang baru, termasuk mekanisme koordinasi antarinstansi dalam proses penegakan hukum yang akan diterapkan di lapangan.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kasatreskrim AKP Aris Gunadi menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional harus diiringi dengan kesiapan seluruh aparat penegak hukum agar implementasinya berjalan efektif dan sesuai ketentuan.

“Implementasi KUHP dan KUHAP baru membutuhkan kesamaan persepsi serta soliditas seluruh unsur penegak hukum. Kami menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dan mengedepankan komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi yang baik antara Polri, Kejaksaan, dan PPNS agar penanganan perkara berjalan profesional, transparan, dan sesuai prosedur,” ujar AKP Aris Gunadi, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, perubahan regulasi tidak hanya menuntut pemahaman terhadap substansi hukum yang baru, tetapi juga kesiapan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

Polres Ngawi juga menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan teknis kepada PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan. Langkah tersebut dilakukan agar penerapan aturan baru dapat berjalan optimal sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan hukum.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai arah pembaruan sistem hukum pidana nasional, sehingga koordinasi antarpenegak hukum dapat semakin kuat dalam menghadapi tantangan penegakan hukum modern.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Forum ini menjadi salah satu langkah konkret Polres Ngawi dalam membangun kolaborasi yang solid demi mewujudkan penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan di Kabupaten Ngawi. [Don]