PEMALANG | MDN – Kegaduhan yang timbul antara masyarakat dan pihak Pemda Kabupaten Pemalang terkait penolakan TPA di desa Purana Kecamatan Bantarbolang menjadi polemik yang berkepanjangan.
Memicu Ketua Komisi B DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Pemalang, Fahmi Hakim, angkat bicara
Fahmi menyebut Pro dan Kontra adalah hal wajar dan lumrah. Namun demikian menurutnya, Pemkab sudah menyiapkan langkah dan antisipasi yang mungkin dikhawatirkan oleh warga masyarakat.
“Aspirasi masyarakat boleh-boleh saja akan tetapi program pemerintah tetap berjalan,” kata Fahmi kepada Wartawan disela sela acara penanaman pohon di Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di Desa Kejambon, kecamatan Taman, kabupaten Pemalang. Rabu (5/6/2024) sore.
“Aspirasi masyarakat di sana (Desa Purana) adalah kekhawatiran yang akan timbul dan berdampak baik pencemaran air maupun udara, Pemda mestinya sudah menyiapkan hal hal untuk mengantisipasi yang mungkin di khawatirkan,” imbuhnya.
Menurut Fahmi, rencana pembangunan TPA Purana adalah sebuah solusi Pemda dalam penanganan sampah di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
“Pemda sudah menyiapkan lahan, pemerintah daerah sudah menyiapkan master plan perencanaan penanganan sampah, yang berikutnya adalah tentang batasan waktu untuk TPA,” ujar Fahmi.
Seperti diketahui bersama, TPA Pesalakan di Desa Pegongsoran pernah mengalami kebakaran pada bulan September tahun lalu dan pernah di demo
warga setempat.
Sementara, Kepala Unit Kebersihan Persampahan (UKP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang, Kuntoyo saat dikonfirmasi mengatakan bahwa sebenarnya TPA Pesalakan masih bisa di pergunakan hingga sepuluh tahun ke depan.
“Melalui survei -survei, ketersediaan lahan, saya kira TPA Pesalakan masih sangat layak menampung sampah-sampah di kabupaten Pemalang,” jelas Kuntoyo. Kamis (6/6/2024).
Terkait gejolak unjuk rasa yang pernah terjadi di masyarakat Desa Pegongsoran terhadap TPA Pesalakan, Kuntoyo mengatakan bahwa kini situasi telah kondusif melalui pendekatan komunikasi dengan tokoh masyarakat.
” Tahun lalu pernah terjadi gejolak penolakan dari warga masyarakat akan tetapi kami sudah melakukan upaya pendekatan secara humanis, jadi sekarang sudah kondusif,” terangnya.
Pihaknya berencana bekerja sama dengan investor untuk mengolah sampah menjadi briket sehingga volume sampah bisa berkurang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Pegongsoran.
“Kami telah berupaya keras mengurangi volume sampah dengan cara mengelola sampah menjadi briket, jadi sampah yang tadinya menjadi momok, masyarakat bisa menjadi berkah, ya bisa menjadi ladang pekerjaan, sehingga masyarakat Desa Pesalakan bisa mendapatkan nilai tambah yang bermanfaat,” jelasnya.
Ada dua sisi pendapat yang berbeda semua argumen kiranya dapat dinilai masyarakat Kabupaten Pemalang mana yang lebih baik untuk selanjutnya dapat dilaksanakan dalam rangka mengatasi darurat sampah. [SIS]
