Jelang Pilkada, Barisan Rakyat Takalar (BARATA) Serukan Netralitas Semua Pihak

admin
Barisan Rakyat Takalar

TAKALAR | MDN – Aliansi Barisan Rakyat Takalar (BARATA) serukan netralisir ASN, Polri dan para Kepala Desa dalam pilkada Kabupaten Takalar periode 2024-2029. Kamis (19/9/2024).

Demonstran yang mengatasnamakan BARATA, menuntut Netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparat Penegak Hukum (POLRI) dan Aparat Pemerintah Desa (Perangkat Desa) di pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Takalar.

Diketahui demonstrasi berlangsung di tiga titik yaitu, Bawaslu, Polres dan kantor bupati Takalar.

Barisan Rakyat Takalar 2Koordinator Lapangan (korlap) Barisan Rakyat Takalar (BARATA), Cokas dalam orasinya menyampaikan bahwa salah satu penyebab turunnya kami dijalan adalah menyikapi macam persoalan yang saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kab.takalar dalam hal pemilihan Kepala Daerah.

Terlepas dari ASN, perangkat desa juga terlibat aktif untuk memobilisasi massa untuk sosialisasi mendukung salah satu calon Bupati dan Calon wakil Bupati Kabupaten Takalar.

“Kami, masyarakat Takalar, akan memastikan bahwa semua pihak, baik ASN, Polri, TNI, maupun kepala desa, tetap netral dalam menjalankan tugasnya selama Pilkada Serentak ini. Netralitas penting untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Aditya Cokas.

Hal inilah yang membuat kami turun ke jalan sebagai bentuk sosial kontrol dan pemerhati demokrasi kabupaten Takalar.

Oleh karena itu jika sampai ini terjadi maka Demokrasi kabupaten Takalar “Sedang Tidak Baik-baik saja”!!!!

Diketahui Dalam surat tuntutan Barisan Rakyat Takalar “BARATA” mengangkat tema “Netralitas ASN, POLRI-TNI dan Kepala Desa” dengan issu tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak Bawaslu untuk segera mengusut tuntas pelanggaran netralitas ASN serta jajaran perangkat desa yang terlibat pelanggaran netralitas.

2. Menekankan penjabat bupati Takalar untuk bersikap tegas terhadap ASN yang terlibat dalam pelanggaran Netralitas terhadap Pilkada Takalar.

3. Meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam lingkup Takalar untuk menegakkan netralitas di pilkada Kabupaten Takalar.

4. Tolak Kriminalisasi hukum terhadap masyarakat bawah.

PJ. Bupati Takalar, Aswad saat dikonfirmasi via WhatsApp
terkait kenetralan ASN pada kegiatan tersebut belum ada jawaban sampai berita ini dimuat. [D’Kawang]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *