PEMALANG | MDN – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPEL) menggelar aksi protes dengan cara dramatis di depan Pendopo Kabupaten Pemalang. Dengan membawa dua truk penuh sampah, mereka menumpahkan sampah tersebut sebagai simbol kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam menangani masalah sampah yang semakin menggunung.
Masalah sampah di Pemalang telah menjadi momok bagi masyarakat setelah penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pesalakan. Penutupan ini menyebabkan sampah menumpuk di berbagai sudut kota, menimbulkan bau busuk, becek, dan merusak keindahan. Dampak buruknya sangat dirasakan oleh warga, dengan ancaman kesehatan yang semakin meningkat.
Selain membawa sampah, para pengunjuk rasa juga menampilkan kain merah bertuliskan “Cukup otak politisi yang kotor, Pemalangku jangan”. Pesan ini mencerminkan rasa frustrasi warga terhadap ketidakpedulian dan lambannya respons dari pemerintah daerah, terutama Bupati Pemalang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan DPRD dalam menangani krisis sampah.
“Sampah ada di mana-mana, dan pemerintah seperti tidak peduli. Kami berharap aksi ini bisa membuat pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah sampah ini,” ujar salah satu peserta aksi. Warga juga menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap potensi banjir sampah yang semakin mengancam wilayah Pemalang. Mereka meminta agar pemerintah segera membuka kembali TPA Pesalakan atau menyediakan tempat pembuangan alternatif yang lebih layak.
“Sudah terlalu lama kami menderita akibat masalah ini. Pemerintah harus segera memberikan solusi, bukan hanya janji-janji kosong,” tambah peserta aksi lainnya.
Para peserta aksi mendesak Bupati Pemalang beserta instansi terkait untuk segera memberikan jawaban dan mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan permasalahan sampah yang sudah berlangsung lama. Warga berharap pemerintah daerah dapat bertindak cepat agar Pemalang tidak semakin terjerat dalam masalah sampah yang berkepanjangan.
Aksi ini menyoroti pentingnya perhatian serius terhadap masalah lingkungan dan kebersihan, serta keinginan warga untuk melihat tindakan yang lebih cepat dan nyata dari pemerintah daerah dalam merespons masalah yang mempengaruhi kualitas hidup mereka sehari-hari. [SIS]
