KEDIRI | MDN – Perwakilan dari sebuah lembaga resmi telah melaporkan dugaan penyimpangan dalam pembangunan jembatan Desa Krandang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri pada Senin (20/1/2025). Laporan ini menjadi tindak lanjut dari data yang di peroleh team media di lapangan tentang anggaran pembangunan jembatan dan pantauan langsung ke lokasi serta keterangan dari kepala desa Krandang pada Senin (13/1/2025).
“Kemarin, Timsus telah bertemu dengan Kepala Desa meminta keterangan masalah ini dan arahan kepala desa kami suruh bertemu langsung dengan ketua TPK. Namun, karena belum ada kepastian dan ketua TPK terkesan sulit di mintai keterangan terkait jembatan yang rusak, kami memutuskan untuk langsung melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri dan Inspektorat Kabupaten Kediri,” ujar AK, perwakilan lembaga tersebut.
Menurut AK, laporan yang diajukan berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran yang berakibat pada kualitas pembangunan jembatan yang dinilai tidak layak. Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan jembatan desa dengan nilai anggaran sekitar Rp 200 juta.
“Anggaran sekitar Rp 200 juta dialokasikan untuk pembangunan jembatan desa. Namun, bukti awal yang kami temukan menunjukkan bahwa jembatan yang baru dibangun sudah mengalami kerusakan, sehingga beberapa kendaraan dengan bobot tertentu tidak dapat melintasinya. Masih ada banyak aspek lainnya yang perlu ditelusuri,” tegas AK.
AK juga memastikan bahwa pihaknya akan terus menindaklanjuti laporan dari warga terkait kondisi proyek tersebut. “Keluhan warga akan kami tanggapi dengan serius. Meski beberapa proyek sudah selesai, kami akan melakukan klarifikasi lebih lanjut,” tambahnya.
Lebih lanjut, AK menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk meminta tim inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap Pemerintah Desa Krandang. “Kami telah melaporkan masalah ini kepada Bapak Bupati, dan meminta tim inspektorat untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di Desa Krandang,” jelasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, tim khusus masih menunggu hasil audit dari pemerintah daerah serta perkembangan laporan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Media. [Team Media]
