Gubernur Jatim Dorong Pembentukan BUMD Pangan untuk Kedaulatan Pangan

SUARABAYA| MDN – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan dukungannya terhadap wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan yang diusulkan oleh Komisi C DPRD Jatim. Pernyataan ini disampaikan Khofifah usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur pada Kamis (24/4/2025).

Khofifah menilai bahwa pembentukan BUMD Pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor agro, yang meliputi pertanian, peternakan, dan perikanan. Sektor ini saat ini hanya menyumbang 10,66% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, dengan peningkatan yang relatif kecil sebesar 0,07% pada tahun 2024.

“Masalah pangan bukan hanya soal beras, tetapi juga mencakup daging, susu, dan produk lainnya. Jawa Timur sudah berada pada tahap kedaulatan pangan, sementara tingkat nasional masih menuju ketahanan pangan. Jika pembentukan BUMD Pangan dapat memperkuat distribusi, pembudidayaan, dan pengelolaan pangan, maka tentu ini menjadi kebutuhan strategis,” ujar Khofifah.

Ia juga menekankan pentingnya proses evaluasi dan penilaian mendalam sebelum pembentukan BUMD. “Kita perlu melihat apakah ini akan menjadi badan BUMD baru atau anak perusahaan dari BUMD yang sudah ada. Proses assessment pasti akan dilakukan untuk memastikan langkah ini tepat,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, menyambut baik dukungan Gubernur terhadap wacana ini. Ia berharap langkah konkret segera diambil untuk merealisasikan pembentukan BUMD Pangan. “Kami optimis bahwa dengan dukungan Gubernur, proses assessment dapat segera dilakukan dan wacana ini dapat terwujud,” ujar Pranaya, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim.

Pembentukan BUMD Pangan diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kontribusi sektor agro terhadap perekonomian Jawa Timur, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam mencapai kedaulatan pangan. [Nat]