Dugaan Penyelewengan Dana BUMDes Desa Purana Terkait Pembelian Mobil Pick-up Dipertanyakan Masyarakat

admin
Dugaan penyelewengan dana bumdes desa purana terkait pembelian mobil pick up dipertanyakan masyarakat

   Dugaan penyelewengan dana bumdes desa purana terkait pembelian mobil pick up dipertanyakan masyarakat 2PEMALANG | MDN – Masyarakat Desa Purana, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, mempertanyakan kejelasan dana BUMDes terkait pembelian, perawatan, dan penjualan mobil pick-up.

Merasa ada kejanggalan, perwakilan pemuda desa mengadukan dugaan penyelewengan dana tersebut kepada LSM Harimau, yang kemudian mengadakan audiensi di kantor desa pada Rabu (7/5/2025). Audiensi dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Forkopimcam, serta jajaran direksi BUMDes termasuk direktur, sekretaris, dan bendahara.

Dugaan penyelewengan dana bumdes desa purana terkait pembelian mobil pick up dipertanyakan masyarakat 3Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa menegaskan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai aturan. “Pembelian mobil pick-up dilakukan oleh pengurus BUMDes, dan semua laporan keuangan ada di rekening koperasi Kopena,” ujarnya.

Sekretaris DPC LSM Harimau, Jabidi S. Kom, yang mewakili masyarakat, meminta penjelasan transparan mengenai alokasi dana dan berbagai keputusan yang menimbulkan keresahan warga. Jabidi mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp100 juta telah digelontorkan untuk BUMDes, dengan Rp76 juta dialokasikan untuk membeli mobil pick-up bekas. Mobil tersebut kemudian disewakan, namun mengalami kecelakaan dan dijual seharga Rp25 juta tanpa melalui musyawarah, yang memicu kecurigaan warga.

Dugaan penyelewengan dana bumdes desa purana terkait pembelian mobil pick up dipertanyakan masyarakat 4Direktur BUMDes Mitra Persada, Tohirin, menyatakan bahwa pihaknya telah menjalankan tugas sesuai tupoksi. “Kami mengelola dana BUMDes berdasarkan amanat desa. Masalah mobil dan keuangan sudah kami laporkan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa saat ini dana sebesar Rp30 juta masih tersimpan di BUMDes.

Warga berharap audiensi ini dapat memberikan kejelasan terkait pengelolaan dana dan menuntut transparansi serta keadilan dalam pengelolaannya. Mereka mengaku belum mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pihak terkait. [SIS]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *