SIDOARJO – MDN | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mengakselerasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya edukatif ke masyarakat. Salah satunya lewat sosialisasi optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang digelar di Balai Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Selasa (25/6).
Sosialisasi tersebut menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Polresta Sidoarjo, serta jajaran kecamatan dan pemerintahan desa untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran pajak dalam mendukung pembangunan daerah.
Bupati Sidoarjo, yang hadir langsung bersama Plt. Kepala Bapenda Eny Rustianingsih, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.
“Pajak adalah kekuatan utama dalam membiayai pembangunan dan layanan publik. Maka edukasi seperti ini harus menyentuh langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Empat hal pokok disampaikan dalam paparannya: kolaborasi antar lembaga, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik, pemanfaatan teknologi digital untuk kemudahan layanan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengumumkan kebijakan baru berupa penambahan anggaran Rp50 juta bagi tiap kelurahan, memperluas skema insentif yang sebelumnya hanya berlaku untuk pemerintah desa.
“Kita ingin semua pihak aktif. Kelurahan pun kini kita dorong agar turut andil dalam menggerakkan penerimaan pajak,” tegasnya.
Program ini akan menjangkau 20 desa dan kelurahan di tahap awal sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam membentuk budaya taat pajak di masyarakat. [Swd]
