Bupati Lamongan Tegaskan Perubahan APBD 2025 Fokus pada Layanan Dasar Masyarakat

LAMONGAN – MDN | Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan esensial warga melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2025. Dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Kamis (3/7), Bupati Yuhronur Efendi menyampaikan nota keuangan yang menitikberatkan alokasi anggaran pada empat sektor prioritas: infrastruktur, pendidikan dan olahraga, kesehatan dan lingkungan hidup, serta penguatan koperasi.

“Perubahan ini dirancang agar APBD 2025 lebih adaptif terhadap dinamika fiskal sekaligus fokus pada pelayanan masyarakat,” ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

Pada sektor infrastruktur, pemerintah akan meningkatkan jaringan jalan, irigasi, serta sarana pertanian demi menunjang konektivitas wilayah dan penguatan ketahanan pangan. Di bidang pendidikan dan olahraga, rehabilitasi sarana sekolah, pemeliharaan stadion, serta pembinaan atlet menjadi prioritas.

Sektor kesehatan dan lingkungan hidup difokuskan pada operasionalisasi RSUD Ki Ageng Brondong dan penyempurnaan izin Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dadapan, Kecamatan Solokuro. Sementara, di bidang koperasi, dorongan kuat diberikan bagi pendirian koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan.

Bupati Yuhronur juga memaparkan konteks perubahan fiskal daerah, termasuk adanya penyesuaian akibat defisit kebijakan, revisi pendanaan dari pusat dan provinsi, serta efisiensi belanja yang diarahkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Pendapatan daerah diproyeksikan turun menjadi Rp3,228 triliun atau 0,66% lebih rendah dari sebelum perubahan. Sementara belanja daerah naik 1,75% menjadi Rp3,17 triliun. Selisih ini menyebabkan defisit anggaran Rp88,549 miliar, yang akan ditutupi dari SILPA 2024 dan penerimaan pembiayaan pinjaman daerah, sehingga pembiayaan tahun berjalan tetap seimbang.

“Kami percaya APBD hasil perubahan ini mampu menjawab tantangan lokal dengan pendekatan yang lebih responsif, efisien, dan berpihak pada masyarakat,” tandasnya.

Dengan pendekatan ini, Pemkab Lamongan berharap seluruh kebijakan pembangunan lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan pelayanan publik. [J2]