Kenali Data Desil: Penentu Prioritas Penerima Bansos di Desa

TAKALAR – MDN | Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kini mengacu pada sistem data desil, yakni klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat dari yang paling miskin hingga yang paling sejahtera. Masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok desil, dengan tujuan agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Secara umum, Desil 1 hingga 5 merupakan kelompok yang masih berpeluang menerima berbagai jenis bantuan sosial, sedangkan Desil 6 hingga 10 tergolong dalam kelompok menengah ke atas yang tidak menjadi prioritas penerima bantuan.

Klasifikasi Desil:

Desil 1: Sangat Miskin

Desil 2: Miskin

Desil 3: Hampir Miskin

Desil 4: Rentan Miskin

Desil 5: Pas-pasan

Desil 6–10: Menengah ke Atas

Pengaruh Desil terhadap Jenis Bantuan Sosial:

PKH (Program Keluarga Harapan): diberikan kepada Desil 1–4

BPNT (Program Sembako): diberikan kepada Desil 1–5

PBI-JK (Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan): untuk Desil 1–5

ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial): Desil 1–5 atau berdasarkan asesmen

Bantuan lainnya dari Kemensos: mengutamakan Desil 1–5 melalui asesmen

Dengan penerapan sistem ini, diharapkan proses penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih objektif, adil, dan transparan sesuai dengan kondisi ekonomi warga.

Tantangan di Tingkat Desa

Pemerintah desa kini mulai menggunakan data desil sebagai dasar dalam mendata dan menyeleksi warga penerima bansos. Sistem ini diperkuat dengan pendataan melalui DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional), yang menggantikan DTKS sebelumnya, serta survei lapangan yang melibatkan aparat desa dan relawan.

Meski begitu, belum semua masyarakat memahami bahwa posisi desil bersifat dinamis dan bisa berubah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, warga diimbau untuk aktif melaporkan perubahan seperti kehilangan pekerjaan, sakit menahun, atau perubahan tanggungan keluarga, agar data mereka dapat diperbarui oleh petugas desa.

Pentingnya Memahami Desil

Desil bukan sekadar angka. Ia mencerminkan realitas sosial ekonomi keluarga, dan menjadi faktor kunci dalam sistem perlindungan sosial pemerintah. Dengan memahami posisi desil masing-masing, warga dapat mengetahui peluang mereka dalam menerima bantuan sekaligus mendorong transparansi dalam pelayanan sosial di tingkat desa. [D’Kawang]