Dapur Badan Gizi Nasional di Takalar yang Rampung 2024 Sampai Saat Ini Belum Operasional

TAKALAR – MDN | Sebuah bangunan megah berdiri angkuh di atas lahan milik TNI AD di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Berukuran 25×25 meter, gedung ini adalah salah satu dari 100 dapur gizi nasional pertama yang dibangun oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menggunakan anggaran negara. Namun ironis, meski telah rampung sejak Agustus 2024, hingga pertengahan Juli 2025 dapur ini tak pernah sekali pun beroperasi.

Dapur Gizi Nasional ini merupakan proyek prioritas pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan gizi anak secara nasional. Pembangunannya bahkan diselesaikan sebelum pelantikan Presiden RI periode 2024–2029, sebagai simbol keseriusan pemerintah dalam isu gizi. Namun sayang, satu tahun kemudian, bangunan yang telah menelan anggaran miliaran rupiah itu hanya menyimpan debu, sunyi dari aktivitas.

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, gedung ini adalah satu-satunya dapur BGN di Sulawesi Selatan, dan juga satu-satunya dari total 120 dapur yang belum beroperasi. Sebanyak 100 dapur lainnya aktif di Pulau Jawa, 20 sisanya di luar Jawa—semua sudah berjalan.

Fasilitas dapur di Takalar sebenarnya sudah lengkap: ruang konsultasi gizi, lobby, ruang pendingin, gudang kering dan basah, dapur produksi, hingga toilet staf. Dua unit kendaraan viar dari Kodam XIV/Hasanuddin dan dua unit mobil operasional dari BGN pun telah tersedia di lokasi. Namun hingga kini, tak satu pun kegiatan pelayanan gizi terlaksana.

Sumber internal menyebutkan bahwa penyebab utama belum beroperasinya dapur ini adalah belum tersedianya sejumlah peralatan inti, seperti instalasi gas, tabung, ompreng, hingga freezer penyimpanan bahan makanan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Yayasan NASABE asal Aceh yang ditunjuk sebagai mitra pelaksana, disebut belum pernah hadir ke lokasi sejak penunjukan. Upaya konfirmasi redaksi ke pihak yayasan hingga kini belum membuahkan hasil.

“Gedungnya sudah siap pakai. Tapi tidak ada peralatan inti. Tidak jelas siapa yang harus bergerak. Dari pihak yayasan pun belum pernah kelihatan,” ujar sumber yang enggan disebut namanya.

Tak hanya soal peralatan, kondisi bangunan pun mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan dini. Sebagian plafon diketahui mulai basah akibat rembesan air hujan, mengindikasikan kurangnya perawatan sejak rampung dibangun.

Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar: ada apa dengan penunjukan mitra pelaksana? Mengapa yayasan dari luar daerah yang ditunjuk, sementara banyak lembaga lokal yang lebih dekat dan bisa diawasi? Dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas keterlambatan operasional ini?

Publik berhak mempertanyakan: bagaimana mungkin proyek nasional sebesar ini terbengkalai tanpa kejelasan? Padahal jika berfungsi, dapur ini bisa menjadi harapan bagi ratusan anak-anak Takalar dari keluarga kurang mampu.

Pemerintah pusat, khususnya Kementerian terkait dan BGN, harus segera bertindak. Bukan sekadar memberi penjelasan, tapi mengambil langkah konkret: mempercepat penyediaan peralatan, meninjau ulang kemitraan operasional, dan menjamin dapur segera aktif.

Sebab membiarkan fasilitas publik mangkrak adalah bentuk nyata kelalaian dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan masyarakat. Dan dalam konteks ini, yang dikorbankan bukan hanya uang negara, tapi masa depan generasi penerus bangsa. [D’kawang]