JOMBANG – MDN | Program bantuan ternak dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang digulirkan melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang.
Komisi A DPRD menilai bahwa pelaksanaan program yang menelan anggaran Rp500 juta tersebut telah bermasalah sejak proses verifikasi calon penerima bantuan.
“Verifikasi awalnya sudah keliru. Seharusnya bantuan hanya diberikan kepada penerima yang terbukti mampu memelihara dan mengembangkan ternak,” tegas Andik Basuki Rahmat, anggota Komisi A DPRD Jombang, Rabu (23/7).
Andik mengungkap bahwa sejak 2021, proyek ini diwarnai berbagai kejanggalan. Antara lain pembelian 10 ekor sapi dan 500 ekor ayam, pembangunan kandang, serta instalasi biogas yang kini mangkrak. Bahkan, sapi-sapi diketahui sempat hilang dari lokasi dan sebagian mati.
Parahnya lagi, sepuluh desa yang tergabung dalam BUMDesma turut menyertakan modal masing-masing Rp50 juta dari dana desa tanpa kejelasan dalam penggunaan anggaran.
“Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi soal tanggung jawab pengelolaan uang negara,” tegas politisi Golkar itu.
Menurut Andik, kekacauan bertambah saat direktur BUMDesma memilih mundur dan pelaporan keuangan tidak transparan. Instalasi biogas yang dibangun kini terbengkalai, memperlihatkan ketidakteraturan dalam pengelolaan proyek.
Kondisi ini sempat menarik perhatian Kejaksaan Negeri Jombang, yang membuat sapi-sapi dikembalikan ke kandang. Namun saat ini, seluruh ternak termasuk ayam petelur dilaporkan tidak lagi berada di lokasi.
“Kalau tidak bisa mengelola, sebaiknya bantuan dikembalikan. Jangan sampai ini berujung masalah hukum,” katanya.
Ia juga menyarankan agar program serupa di masa mendatang lebih tepat sasaran dengan menggandeng peternak profesional. Menurutnya, mereka lebih paham dalam mengelola ternak secara berkelanjutan.
Berdasarkan pantauan MDN di lapangan, kandang yang dulunya menampung puluhan ternak kini terlihat kosong dan tidak terawat. Bangunan instalasi biogas pun tampak terbengkalai. Banner kegiatan reses DPRD Jatim tahun 2022 masih terpampang, sementara warga menyebut tidak ada aktivitas di lokasi selama berbulan-bulan.
“Sudah lama tidak ada kegiatan di sini. Saya juga tidak tahu kenapa,” ujar Uji, warga setempat.
Program yang awalnya diharapkan menjadi motor pengembangan ekonomi desa ini justru berujung mangkrak. Dari total anggaran sekitar Rp1 miliar, jejak nyata bantuan kini hanya tersisa bangunan kandang dan instalasi yang tak lagi digunakan. [Mal]
