Muslimin Basri Ditunjuk Sebagai Ketua DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar

TAKALAR – MDN | Sejumlah aktivis dari berbagai organisasi dan jurnalis di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sepakat membentuk Dewan Pengurus Cabang (DPC) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan. Dalam pertemuan yang digelar pada 1 Agustus 2025, mereka secara aklamasi menunjuk Muslimin Basri sebagai Ketua DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar.

Penunjukan ini menjadi tonggak awal bagi pembentukan struktur organisasi LBH di wilayah tersebut. Muslimin Basri menyampaikan komitmennya untuk segera merampungkan struktur kepengurusan guna merespons kebutuhan hukum masyarakat yang selama ini belum tertangani secara maksimal.

“Banyak masyarakat yang telah melaporkan persoalan hukum, baik pidana maupun perdata, namun belum bisa kami tindak lanjuti secara kelembagaan karena struktur organisasi belum terbentuk. Dalam waktu dekat, kami akan merampungkannya,” ujar Muslimin Basri.

Didampingi calon Sekretaris Suhardiman, Bendahara Faisal Salam, dan Kepala Divisi Lingkungan Hidup, Kelautan dan Kehutanan Hasrudi, S.Ap., S.Sos., Muslimin menyampaikan hal itu saat ditemui di sebuah warung kopi di Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.

Menurutnya, kehadiran LBH di Takalar sangat dibutuhkan mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami hukum secara menyeluruh. LBH Suara Panrita Keadilan diharapkan dapat menjadi wadah edukasi dan advokasi hukum yang berdampak pada penurunan angka pelanggaran hukum dan konflik sosial di masyarakat.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) LBH Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain, turut memberikan dukungan atas inisiatif pembentukan DPC di Takalar. Dalam pernyataannya kepada sejumlah media, Djaya menilai langkah ini merupakan bentuk pengabdian nyata di bidang hukum.

“Kami sangat mendukung komitmen teman-teman di Takalar. Ini adalah niat mulia yang harus mendapat dukungan semua pihak, terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar,” ujar Djaya Jumain saat ditemui di salah satu warkop di Takalar.

DPP LBH Suara Panrita Keadilan berencana menerbitkan Surat Keputusan (SK) resmi dalam waktu dekat sebagai legalitas pembentukan DPC Takalar. SK tersebut juga akan ditembuskan ke aparat penegak hukum (APH) terkait sebagai bagian dari koordinasi lintas lembaga.

Dengan terbentuknya DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar, diharapkan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan profesional. [*]