TUBAN – MDN | Ketegangan melanda Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, setelah puluhan warga melakukan aksi penyegelan ruang kerja Kepala Desa, Dono Samuri, pada Sabtu (2/8/2025). Aksi ini dipicu oleh dugaan penyelewengan dana Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dana Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang ditaksir mencapai lebih dari Rp1,1 miliar.
Dari persoalan dugaan penyelewengan tersebut diantaranya Dana PAD dan kas HIPPA mencapai Rp845.729.000, dan dana investor HIPPA nilainya sebasar: Rp290.000.000. Sehingga dugaan sementara total dugaan dana yang dibawa Kades Kepohagung : Rp1.135.729.000
Koordinator warga, Ahmad Ikhyar, menyebut bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas janji Kepala Desa yang sebelumnya berkomitmen mengembalikan dana tersebut. “Warga sudah tidak menghendaki dia menjabat lagi,” tegas Ahmad.
Setidaknya tiga kali pertemuan telah dilakukan, namun Dono tidak hadir dalam dua pertemuan awal. Pada pertemuan ketiga, warga menunggu janji pengembalian dana, namun kembali tidak ada kejelasan. Warga akhirnya menyegel ruang kerja Kades sebagai simbol protes.
Sementara Ketua BPD, Listya Dwi Winarko, menyatakan akan berkoordinasi dengan Camat untuk tindak lanjut persoalan ini.
Sekretaris Desa, Ketut Setyo Widodo, ketika hendak dikonfirmasi, enggan memberikan komentar adanya persoalan yang menyangkut atasannya itu. Ia beralasan takut melangkahi wewenang dari Kepala Desanya.
Kapolsek Plumpang, AKP Suganda, sempat memediasi warga saat akan menyegel Balai Desa yang terletak di Dusun Popoan ini. Menurutnya dengan menyegel balai desa dapat mengganggu aktivitas pelayanan di desa tersebut.
Warga mendesak agar dana Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dana Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)yang diduga diselewengkan oleh Kades Dono, segera dikembalikan dan meminta keterlibatan aparat penegak hukum serta Inspektorat Daerah untuk melakukan audit menyeluruh.
“Kalau uang desa tidak dikembalikan, kami akan terus bergerak,” ujar salah satu warga Kepohagung.
Aksi penyegelan ruang Kepala Desa Kepohagung menjadi simbol keresahan masyarakat terhadap pengelolaan yang tidak transparan. Publik menanti langkah tegas dari pemerintah dan aparat hukum untuk menuntaskan kasus ini.
Panturapos.com akan terus memantau perkembangan kasus ini demi menjaga integritas anggaran desa dan hak masyarakat. [DSR]
