PEMALANG – MDN | Organisasi Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) secara tegas menolak dana bantuan pengobatan senilai Rp21.647.000 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Bantuan tersebut ditujukan bagi korban bentrokan antara massa Front Persaudaraan Islam (FPI) dan PWI-LS yang terjadi di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, pada Rabu malam (23/7/2025).
Bentrok yang pecah saat pengajian akbar Habib Rizieq Shihab itu mengakibatkan sedikitnya 15 orang mengalami luka berat, termasuk empat aparat keamanan dan sejumlah anggota PWI-LS.
Ketua PWI-LS Pemalang, Wahyudin, melalui Koordinator Komunikasi Antarwilayah DPP PWI-LS, Andi Rustono, menyatakan bahwa pihaknya menolak bantuan tersebut karena dinilai tidak tulus dan sarat kepentingan politik.
“Ini bukan soal uang. Ini soal integritas. Kami tidak ingin menjadi bagian dari panggung pencitraan,” ujar Andi saat menyerahkan kembali dana bantuan secara simbolis kepada Kasatpol PP Pemalang, Ahmad Hidayat, pada Senin (4/8/2025).
Menurut Andi, bantuan tersebut seharusnya diserahkan langsung kepada Bupati. Namun, penyerahan ditolak dengan alasan tidak ada arahan resmi dari Bupati yang saat itu sedang berada di Jakarta. Akhirnya, amplop berisi uang dikembalikan dan diletakkan di Sekretariat Kabupaten sebagai bentuk penolakan resmi.
Andi juga mengecam langkah Pemkab yang lebih dulu menggelar konferensi pers sebelum memberikan bantuan kepada korban. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk manipulasi opini publik.
“Kenapa harus konferensi pers dulu? Seolah-olah korban hanya figuran dalam sandiwara politik. Padahal yang dibutuhkan adalah pertolongan nyata, bukan kamera dan panggung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi mengkritik kehadiran Bupati Pemalang dalam acara Tabligh Akbar bersama Habib Rizieq. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan keberpihakan yang tidak pantas ditunjukkan oleh seorang kepala daerah.
“Bupati tampil seolah-olah sebagai muhibbin. Maaf, menurut saya itu tindakan tidak netral dan justru memperkeruh suasana,” ujarnya.
PWI-LS menyerukan agar Bupati Pemalang bersikap lebih bijak dan netral dalam menghadapi konflik sosial yang tengah memecah masyarakat.
“Pemimpin seharusnya menjadi penengah, bukan ikut bermain dalam drama sektarian,” tutup Andi. [SIS]
