Pemkab Tuban Genjot Operasional KDKMP, Target Rampung Akhir 2025

TUBAN – MDN | Pemerintah Kabupaten Tuban terus mengakselerasi pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari program nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini ditargetkan melahirkan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia dan akan diluncurkan secara resmi pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Sebagai bentuk komitmen daerah, Pemkab Tuban menggelar forum “Penguatan dan Percepatan Operasionalisasi KDKMP” pada Rabu (17/9/2025) di Pendopo Krido Manunggal. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE, dan dihadiri Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, camat, kepala desa, lurah, serta pengurus KDKMP se-Kabupaten Tuban.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Mas Lindra menegaskan bahwa percepatan operasional KDKMP menjadi prioritas strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. “Kita menargetkan seluruh 328 desa dan kelurahan di Tuban memiliki koperasi aktif sebelum tutup tahun 2025,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kelengkapan dokumen legalitas koperasi agar memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini, menurutnya, akan memudahkan KDKMP dalam mengakses permodalan dan menjalin kemitraan dengan BUMN maupun BUMD. “Tata kelola yang tertib akan membuka pintu kolaborasi yang lebih luas,” tambahnya.

Mas Lindra juga menyoroti peran koperasi sebagai penyedia kebutuhan dasar masyarakat, seperti bahan pangan, gas, dan layanan kesehatan. Dengan fokus pada kebutuhan pokok, KDKMP dinilai tidak memerlukan strategi pemasaran kompleks namun tetap mampu memberi dampak signifikan. “Koperasi ini harus menjadi pusat ekonomi warga, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota,” tegasnya.

Lebih jauh, Bupati dua periode ini berharap KDKMP menjadi rujukan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian. Ia mendorong kepala desa dan pengurus koperasi untuk aktif menjalin komunikasi dengan instansi terkait demi kelancaran operasional. “Kehadiran KDKMP bukan sekadar wadah usaha, tapi instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Dengan dukungan regulasi, pendampingan pemerintah, serta semangat gotong royong di tingkat desa, KDKMP diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan tangguh. [J2]