Pemkab Tuban Gelar Diseminasi Riset, Dorong Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data

TUBAN – MDN | Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Diseminasi Hasil Riset Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Tahun 2025. Acara berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Rabu (10/12), sebagai langkah memperkuat arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis data.

Kegiatan ini dirancang untuk memperkaya wawasan pembangunan daerah melalui pemanfaatan hasil riset, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan semakin terarah. Hadir sebagai pemapar riset, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., yang menyampaikan kajian mengenai pusat pertumbuhan ekonomi Tuban dan implikasinya terhadap penanggulangan kemiskinan.

Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, dalam sambutannya mengapresiasi capaian berbagai program yang telah dijalankan. Ia menyebut penurunan angka stunting menunjukkan hasil menggembirakan, dari 24,1 persen menjadi 11,3 persen. Tren perbaikan juga terlihat pada indikator kemiskinan, dengan jumlah penduduk miskin turun dari 171,2 ribu jiwa menjadi 168,9 ribu jiwa.

“Ini adalah pergerakan yang menunjukkan upaya bersama telah mulai membuahkan hasil nyata,” ujar Joko.

Selain itu, Wabup memaparkan kinerja ekonomi daerah yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi Tuban pada triwulan I 2025 tercatat 4,11 persen, dan triwulan II mencapai 4,98 persen. Target 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 5 hingga 5,3 persen. Menurutnya, pertumbuhan positif ini membuka peluang lebih besar untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup menekankan pentingnya data akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Ia memperkenalkan konsep pendataan berbasis posyandu yang akan mulai diterapkan pada awal 2026. Posyandu dipilih karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, dan akan mencakup enam layanan dasar serta tambahan urusan pertanian, UMKM, dan ketenagakerjaan.

“Kalau datanya kuat sampai tingkat keluarga, intervensi kita akan lebih tepat dan hasilnya bisa langsung dirasakan,” tegasnya.

Pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai pusat intervensi dengan dua fokus utama: peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran melalui layanan dasar. Pemerintah daerah juga menyiapkan sistem aplikasi terpadu untuk memperkuat tata kelola data.

Menutup sambutannya, Wabup Joko Sarwono optimistis strategi berbasis keluarga dan penguatan peran posyandu akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan penurunan kemiskinan. Ia mengajak seluruh OPD memperkuat sinergi agar program 2026 berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan kali ini, semoga lahir gagasan yang selaras dengan upaya mempercepat penurunan kemiskinan di Tuban menuju hasil yang lebih baik,” pungkasnya. [J2]