JAKARTA | MDN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengungkapkan sejumlah tantangan serius yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan RI-Malaysia. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).
Dalam forum tersebut, Gubernur menyoroti dua persoalan utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni keterbatasan infrastruktur dasar dan ketimpangan harga kebutuhan pokok. Ia menyebut harga barang di wilayah perbatasan kerap tidak masuk akal.
“Bayangkan, harga satu karung semen bisa mencapai Rp800 ribu, sementara gas elpiji 3 kg bisa tembus Rp400 ribu,” ungkap Zainal.
Lebih dari sekadar harga, kondisi infrastruktur di daerah perbatasan dinilai sangat memprihatinkan. Jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, serta layanan kesehatan dan pendidikan masih jauh tertinggal. Akses ke sejumlah wilayah bahkan masih mengandalkan jalur sungai dengan perahu kecil atau long boat yang harus menembus jeram berbahaya.
“Risikonya bukan hanya barang yang rusak, tapi nyawa pun bisa melayang jika perahu menabrak batu,” ujarnya.
Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara telah berupaya membangun akses jalan, namun keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Ia mencontohkan pembangunan jalan aspal di wilayah Krayan yang hanya mampu direalisasikan sepanjang 800 meter dengan anggaran Rp5 miliar.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen menghadirkan layanan publik di perbatasan melalui program seperti dokter terbang dan subsidi angkutan barang serta penumpang.
Zainal berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Menurutnya, dukungan anggaran dan kebijakan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan wilayah, dan menjaga kedaulatan negara.
“Kami berharap ada uluran tangan dari pemerintah pusat agar anggaran bisa mengalir ke wilayah perbatasan, demi peningkatan sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat,” tutupnya.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Tim Panja Komisi II DPR RI dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dari pemerintah pusat dan daerah. Turut hadir tiga Wakil Menteri Dalam Negeri, yakni Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus, serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan dan Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman. [MT]
