TAKALAR | MDN – Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 hingga Semester I 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Penyerahan LHP tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 31, Kota Makassar, Senin (19/01/2025).
Laporan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Takalar, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Takalar, Fadel Ahmad.
Pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK mencakup efektivitas pengelolaan dan manajemen aset Pemerintah Kabupaten Takalar pada periode Tahun Anggaran 2024 hingga Semester I Tahun 2025.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tata kelola aset daerah telah dijalankan secara efektif, tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Usai menerima laporan tersebut, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Sulawesi Selatan atas pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang dinilai sangat penting bagi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.
“LHP kinerja ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk melihat secara objektif pengelolaan aset daerah yang telah berjalan selama ini,” ujar Daeng Manye.
Ia menegaskan, seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam melakukan perbaikan dan pembenahan manajemen aset ke depan.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Menurutnya, aset daerah memiliki peran strategis dalam menunjang pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
“Pengelolaan aset harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.
Ia juga menilai bahwa pemeriksaan kinerja ini menjadi pengingat penting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar agar lebih tertib dalam administrasi dan pemanfaatan aset daerah.
“Ini menjadi pengingat bagi seluruh OPD agar lebih tertib dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tutup Daeng Manye.
Dengan adanya evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap pengelolaan aset daerah ke depan dapat semakin optimal, akuntabel, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah. [D’kawang]
