BOJONEGORO | MDN – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mematangkan rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang terintegrasi dengan flyover sebagai solusi mengurai kemacetan sekaligus mendorong pemerataan ekonomi.
Langkah ini ditandai dengan pemaparan hasil studi kelayakan oleh Tim Pusat Kajian LKFT Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (18/2/2026) di Ruang Angling Dharma.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan, pembangunan JLS harus berorientasi pada pemecahan masalah lalu lintas dan efisiensi anggaran. “Kita dorong konsep yang efisien dan minimalis, namun tetap visioner. Struktur jalur harus detail agar efisien lahan dan tetap fungsional,” ujarnya.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, Chusaifi Ifan, menjelaskan bahwa setelah studi kelayakan rampung pada 2025, proyek akan berlanjut ke tahap penyusunan Detailed Engineering Design (DED) pada 2026. “Selain DED, dokumen pengadaan tanah, AMDAL, dan ANDALALIN juga akan disiapkan secara paralel,” katanya.
Rencana JLS ditempatkan di sisi selatan rel kereta api, dengan integrasi flyover untuk mengatasi perlintasan kereta dan menjadi jalur utama kendaraan bermuatan besar. Tim UGM memaparkan hasil analisis teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk pemodelan untuk mengurangi kepadatan di simpang Bundaran Jetak dan simpang Proliman Kapas yang selama ini menjadi titik kemacetan.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, menyatakan dukungan penuh terhadap proyek ini, namun menekankan tiga hal penting: perlindungan lahan produktif, pemberdayaan ekonomi lokal, serta manajemen arus kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan baru.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nurul Azizah, Ketua Komisi D DPRD, jajaran OPD, dan berbagai pemangku kepentingan. Pembangunan JLS diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi mobilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro. [J2]
