DPR Usulkan Biometrik untuk LPG 3 Kg, Antisipasi Kebocoran Subsidi

JAKARTA | MDN – Wacana baru muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait mekanisme distribusi subsidi energi. DPR mengusulkan penggunaan teknologi biometrik—pemindaian sidik jari hingga retina mata—sebagai syarat pembelian LPG tabung 3 kilogram.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan untuk memastikan subsidi energi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, sekaligus menutup celah penyalahgunaan yang selama ini kerap terjadi.

Dalam rancangan usulan, biometrik akan terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan basis data kependudukan.

• Verifikasi akurat: Sidik jari atau retina mata sulit dimanipulasi dibandingkan kartu identitas fisik.
• Integrasi data: Hanya penerima bantuan sosial yang tercatat dapat mengakses harga subsidi.
• Transparansi distribusi: Pemerintah bisa memantau real-time distribusi LPG dari pangkalan hingga pengecer.

Meski dinilai efektif secara administratif, sejumlah pihak menyoroti kesiapan teknologi di lapangan. Pengadaan alat pemindai di setiap pangkalan LPG menjadi faktor krusial. Di daerah seperti Lamongan dan wilayah pelosok lainnya, keterbatasan infrastruktur bisa menjadi hambatan implementasi. Tanpa dukungan perangkat yang memadai, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru bagi masyarakat kecil.

Wacana biometrik kini tengah dibahas serius antara DPR dan pemangku kepentingan. Skema terbaik masih dirumuskan agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi gagasan, melainkan benar-benar mampu melindungi rakyat kecil dari kebocoran subsidi. [NH]