Blinken: Melawan Disinformasi adalah Kepentingan Keamanan Nasional AS

admin
Blinken Melawan Disinformasi Adalah Kepentingan Keamanan Nasional As
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyampaikan pidato pada KTT Demokrasi ketiga, di Seoul, Korea Selatan, 18 Maret 2024. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

(MDN) – Perang melawan disinformasi, termasuk konten-konten yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI), merupakan kepentingan keamanan nasional AS yang vital dan prioritas diplomasi bagi AS. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan hal tersebut dalam KTT Demokrasi di Seoul, Senin (18/3).

Blinken berada di Korea Selatan untuk KTT Demokrasi ke-3 pekan ini, sebuah inisiatif dari Presiden AS Joe Biden, yang mempertemukan pejabat-pejabat pemerintah, LSM dan anggota masyarakat sipil.

Blinken menguraikan upaya AS dalam memerangi persoalan ini dengan mengatakan bahwa teknologi digital, termasuk media sosial dan kecerdasan buatan, telah “meningkatkan dengan dramatis kecepatan dan penyebaran disinformasi”.

“Membangun lingkungan informasi yang lebih tangguh merupakan kepentingan keamanan nasional AS yang vital dan prioritas penting bagi diplomasi kami,” kata dia.

“Hari ini, Kementerian Luar Negeri merilis apa yang kami sebut sebagai ‘Peta Jalan Demokrasi’ berisikan rekomendasi-rekomendasi guna membantu masyarakat menjadi lebih peduli, dan kebal terhadap manipulasi informasi,” tambah dia.

Langkah ini termasuk “mendorong platform media sosial untuk memberi label konten yang dibuat dengan kecerdasan buatan, sehingga pengguna mengetahui ketika gambar tersebut nyata dan ketika itu tidak nyata,” ujar Blinken.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (tengah kiri) menghadiri KTT Ketiga untuk Demokrasi di Seoul, 18 Maret 2024. (EVELYN HOCKSTEIN / POOL / AFP)
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (tengah kiri) menghadiri KTT Ketiga untuk Demokrasi di Seoul, 18 Maret 2024. (EVELYN HOCKSTEIN / POOL / AFP)

Blinken juga menguraikan sejumlah upaya untuk mendukung industri media, termasuk tindakan keras terhadap “penyalahgunaan spyware komersial untuk mengawasi dan melecehkan jurnalis, pejuang HAM, dan lainnya, termasuk meningkatkan sanksi, mengontrol ekspor, dan pembatasan visa untuk memastikan pemerintahan dan perusahaan bertindak akuntabel.

Pada KTT tahun lalu, 10 negara telah berkomitmen untuk memastikan teknologi spyware digunakan “konsisten dengan HAM universal dan kebebasan mendasar,” tambah dia, dengan sekitar enam negara lain, termasuk Korea Selatan, menandatanganinya tahun ini.

Situs-situs web yang menyebarkan propaganda, biasanya mengandalkan pasukan penulis, namun alat kecerdasan buatan generatif kini menawarkan cara yang jauh lebih murah dan lebih cepat untuk membuat konten yang seringkali sulit dibedakan dari informasi yang benar.

Ratusan situs yang dibangun dengan kecerdasan buatan, yang meniru situs-situs berita telah bermunculan dalam beberapa bulan terakhir, memicu ledakan narasi palsu – tentang apa saja, mulai dari perang hingga politisi – yang menurut para peneliti telah memicu kekhawatiran di tahun pemilu yang berisiko tinggi di seluruh dunia.

Para ahli mengatakan, bahwa informasi keliru yang diproduksi oleh kecerdasan buatan bisa memberikan dampak besar terhadap pemilu AS tahun 2024, dengan banyak negara lain, termasuk Korea Selatan, yang menggelar pemilihan parlemen pada April , juga memiliki perhatian terhadap isu tersebut. [Red]#VOA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *