NUNUKAN | MDN – Kasus viral seorang warga di Kabupaten Nunukan mengaku mendapatkan perlakuan kurang senonoh alias dugaan pelecehan seksual oleh oknum pegawai di kantor Disdukcapil Kabupaten Nunukan saat mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), membuat politisi perempuan di Nunukan Tamara Moriska angkat bicara.
Tamara mengatakan seorang temannya merupakan pengacara siap melakukan pendampingan hukum secara cuma-cuma alias gratis terhadap korban RF dalam penanganan kasus dugaan pelecehan yang sudah dilaporkan ke pihak berwajib.
“Kita sudah hubungkan kepada keluarga korban bahkan kita sudah bertemu, mari kita kawal kasus ini agar mendapatkan hasil yang terbaik untuk korban,” ucap Tamara melalui akun instagramnya dua hari lalu.
Selain itu, Tamara meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Nunukan, segera melakukan pendampingan terhadap korban.
“Sambari proses hukum berjalan, ayo DSP3A Nunukan gerak cepat dampingi proses pemulihan korban,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan sebagai korban kekerasan seksual akan merasa malu karena harga diri, terkadang masyarakat sekitar masih menyudutkan si korban, seharusnya pelakunya yang diberikan sanksi tegas.
Tamara menambahkan, korban harus berani bercerita jika ada terjadi kekerasan, pelecehan seksual kepada korban. Biasanya akan terjadi trauma kepada korban, itu yang harus disembuhkan oleh ahlinya.
“Saya mengajak kepada masyarakat jika melihat kejadian itu segera melapor ke pihak yang berwajib, atau ke DSP3A agar kasus itu cepat ditindak lanjuti,” tuturnya. *[Yus]
