PEMALANG | MDN – Dinas lingkungan hidup ( DLH ) kabupaten Pemalang melakukan sosialisasi terkait dengan rencana pembangunan TPA ( Tempat Pembuangan Akhir ) pada Rabu (29/5/2024).
Dinas LH bermaksud mensosialisasikan dan menjelaskan alasan hingga dampak pembangunan pengelolaan sampah tersebut. Dalam rapat yang hanya mengundang tokoh masyarakat, pemuda dan para ulama serta perangkat desa Purana.
Diluar dugaan ternyata acara sosialisasi tersebut juga menarik perhatian warga sehingga datang berbondong-bondong sekelompok masa yang didominasi Emak-emak dengan memakai mobil pick up, motor dan sebagian berjalan kaki memuju kantor desa dengan membawa spanduk dan bunner bertuliskan tolak pembangunan TPA.
Sehingga membuat acara sosialisasi menjadi gaduh seperti unjukrasa pada minggu yang lalu. Dari salah satu emak-emak yang tidak berkenan disebut namanya mengatakan ” Kami tetap menolak pembangunan TPA tersebut karena kami terganggu bila nanti sungai tempat mencari nafkah kami airnya tercemari, kami akan tolak bila perlu kami akan lepas pakaian untuk melawan ketidak adilan ini. ” Tegas salah satu emak- emak.
Sementara itu Wiji Mulyati kepala dinas LH beserta dinas terkait menjelaskan dan memaparkan kronologis mulai dari perencanaan hingga tahapan pembangunan.
Wiji juga menjelaskan bahwa ternyata pengelolaan sampah ini tidak akan menggangu masyarakat nantinya, mengingat jarak TPA dengan pemukiman sangat jauh.
” Kita akan membangun TPA dengan jarak 1,7 km dari rumah warga, yang mana batas minimal 1 km, jadi untuk jarak ini sudah layak untuk pembangunan TPA tersebut artinya tidak akan mengganggu kesehatan masyarakat, disitu juga akan dibangun IPAL ( induk pengelolaan air limbah) , ” Jelas Wiji kadis LH saat sosialisasi.
Ia juga menjelaskan bahwa TPA itu beda dengan TPA sebelumnya tempat pengelolaan akhir sampah ini adalah dikelola bukan hanya sebagai penampungan sampah.
” Disini akan banyak manfaat bagi masyarakat karena dengan pengelolaan sampah ini akan bisa menyerap tenaga kerja lokal sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, ” Tambahnya.
Di sela-sela riuh dan ramainya sorak-sorai pendemo kepala Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten pemalang, Bagus Sutopo berusaha menenangkan masa agar bisa tertib dan mengungkapkan bahwa situasi kegaduhan ini ada oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi
Tindakan ini tidak hanya merugikan proyek tersebut tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari pembangunan TPA tersebut.
Secara terpisah tokoh Ulama Desa Purana Kyai Muhammad Nur Fuad memberi tanggapan kami akan tetap menolak pembangunan TPA tersebut. ” seharusnya Pemda bisa mengkaji ulang atau memindahkan TPA ini ke tempat yang lain jangan memaksakan kehendak bukannya tanah Perhutani luas dan bisa dipilih yang tidak mengganggu masyarakat, ” Jelas tokoh agama setempat. [SIS]
