LAMONGAN | MDN – Belakangan ini, muncul narasi yang menyudutkan media dan Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) sebagai penghambat pembangunan di tingkat desa. Tuduhan ini bahkan diperkuat dengan video yang intinya menyebutkan bahwa media dan LSM hanya mencari keuntungan pribadi, serta dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik yang tidak etis. Narasi semacam ini perlu kita telaah dengan kritis, karena berpotensi menutupi isu yang lebih besar, seperti korupsi.
Sebagai Ketua DPC Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), saya ingin menegaskan bahwa peran media dan LSM adalah bagian integral dari demokrasi. Mereka adalah pilar keempat yang berfungsi sebagai pengawas dan pengimbang kekuasaan. Dalam menjalankan tugasnya, media dan LSM dilindungi oleh undang-undang, yang memberikan legitimasi atas upaya mereka dalam mengungkap kebenaran dan mencegah korupsi.
Tuduhan yang dilontarkan terhadap media dan LSM tidak boleh melemahkan semangat kita. Sebaliknya, ini harus menjadi pemicu untuk semakin giat melakukan pengawasan. Para pelaku korupsi dan kroninya sadar bahwa keberadaan media adalah ancaman bagi praktik mereka. Namun, mereka sering kali lupa bahwa kekuatan media justru terletak pada keberanian untuk menyuarakan kebenaran.
Saya mengajak rekan-rekan jurnalis dan aktivis LSM untuk tetap teguh pada prinsip dan kode etik masing-masing. Jangan biarkan tekanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu menghalangi langkah kita. Justru, fokuskan perhatian pada mereka yang merasa risih dengan keberadaan kita. Di balik keresahan mereka, mungkin terdapat sesuatu yang perlu diungkap.
Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa tugas kita adalah menyuarakan kebenaran, bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi demi kepentingan masyarakat luas. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, kita dapat terus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi di negeri ini.
[Penulis: Hand]
