Polemik Core Drill Mandiri, Sorotan Tajam pada Pengawasan Proyek Desa

BOJONEGORO | MDN – Bojonegoro kembali menjadi perhatian publik setelah muncul polemik terkait uji core drill mandiri yang dilakukan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap proyek jalan rigid beton program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru.

Perdebatan tidak hanya berhenti pada sah atau tidaknya prosedur uji mandiri tersebut, melainkan menyingkap persoalan lebih mendasar: efektivitas sistem pengawasan proyek yang menggunakan anggaran negara.

Di satu sisi, sejumlah pihak menilai uji core drill harus dilakukan sesuai mekanisme resmi dengan melibatkan instansi berwenang serta standar teknis yang jelas. Bahkan, pakar hukum menyebut uji mandiri tidak memiliki legitimasi regulatif. Namun di sisi lain, masyarakat mempertanyakan mengapa muncul inisiatif uji mandiri jika pengawasan resmi berjalan sebagaimana mestinya.

Kecurigaan terhadap kualitas pekerjaan publik tentu tidak lahir tanpa alasan. Tindakan LSM ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan terhadap sistem monitoring yang seharusnya transparan dan akuntabel. Pertanyaan besar pun muncul: apakah fungsi pengawasan internal benar-benar dijalankan secara terbuka, atau justru ada celah yang membuat masyarakat merasa perlu turun tangan sendiri?

Polemik ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah. Fokus utama seharusnya bukan sekadar menyoal prosedur hukum atas tindakan LSM, melainkan memastikan kualitas pekerjaan proyek sesuai spesifikasi. Kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara adalah hak yang dilindungi, namun tetap harus berada dalam koridor hukum.

Pemerintah dituntut menghadirkan sistem pengawasan yang kredibel, responsif, dan transparan. Dengan begitu, tidak ada lagi ruang bagi sikap arogansi maupun ketidakpercayaan publik terhadap pembangunan di Bojonegoro. [Red]