Bencana Konstruksi atau Bencana Moral? Balkon Rp151 Miliar Ambruk di Tengah Kasus G7

LAMONGAN | MDN  — Insiden ambruknya balkon Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Senin (22/12) sore pukul 15.30 WIB memicu gelombang pertanyaan publik terkait kualitas proyek senilai Rp151 miliar yang tengah disorot dalam kasus dugaan korupsi.

Bangunan yang digadang-gadang sebagai simbol kemegahan birokrasi daerah itu kini justru menjadi simbol keraguan. Reruntuhan beton dan besi berserakan di halaman depan, menimpa satu unit kendaraan roda tiga yang tengah terparkir. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerusakan fisik yang ditimbulkan cukup signifikan dan mengundang perhatian warga sekitar.

Seorang warga yang berada di lokasi, NR, mengaku heran. “Bangunan semegah itu bisa roboh hanya karena angin? Padahal katanya anggarannya ratusan miliar. Ini benar-benar aneh,” ujarnya.

Peristiwa ini terjadi di tengah stagnasi penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan yang telah bergulir sejak 2023. Proyek yang dikerjakan pada periode anggaran 2017–2019 itu sebelumnya telah menyeret nama sejumlah pihak, termasuk kontraktor dari PT Brantas Abipraya dan beberapa pejabat daerah. Namun hingga akhir 2025, belum ada penahanan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemarahan warga pun tak terbendung. Beberapa di antaranya menyebut insiden ini sebagai “bencana moral”, bukan sekadar bencana konstruksi. “Gedung ratusan miliar ambruk begitu saja, sementara para tersangka masih bebas. Ini bukan drama, ini kenyataan yang menyakitkan,” kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

KPK sempat melakukan pemeriksaan intensif terhadap belasan saksi di lantai 7 gedung yang sama pada Juli lalu. Namun, publik menilai langkah tersebut belum cukup. “Koper-koper penyidik yang dibawa waktu itu hanya menambah adegan, bukan menyelesaikan cerita,” sindir seorang aktivis antikorupsi lokal.

Kini, dengan robohnya balkon sisi selatan gedung, masyarakat menuntut tindakan nyata. Bukan lagi sekadar audit atau konferensi pers, melainkan penegakan hukum yang tegas dan transparan. Puing-puing bangunan itu telah berbicara lebih lantang daripada laporan keuangan—menjadi bukti visual atas lemahnya pengawasan dan integritas proyek.

Apakah KPK akan menjadikan insiden ini sebagai momentum untuk mempercepat proses hukum? Ataukah publik harus kembali menonton episode lanjutan dari “sinetron” kasus lantai 7 yang tak kunjung tamat? [Ags]