Wabup Joko Sarwono Pastikan Verval DTSEN Tak Ganggu Pelayanan Publik

TUBAN | MDN – Pemerintah Kabupaten Tuban menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan dalam kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (Verval DTSEN) tidak akan menerima honor tambahan. Kegiatan ini resmi dimulai pada Kamis (26/3/2026) dan dijadwalkan berlangsung hingga 20 April 2026.

Selama periode tersebut, ASN dari berbagai instansi, termasuk pegawai OPD, guru, dan tenaga kesehatan, turun langsung ke masyarakat dengan metode door to door untuk mencocokkan data sosial ekonomi warga.

Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menegaskan bahwa tugas tersebut merupakan bagian dari kewajiban ASN sebagai abdi negara. “Tidak ada insentif, ini murni tugas pegawai,” ujarnya.

Joko menyampaikan rencananya untuk ikut serta dalam proses verifikasi. Ia ingin memastikan data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. Fokus peninjauan akan dilakukan di posyandu, terutama terkait kasus stunting dan program penanganan yang perlu diperkuat oleh pemerintah daerah.

“Seperti melihat langsung posyandu, apakah benar ada stunting, dan program apa yang bisa dijalankan Pemkab,” jelasnya.

Meski ASN mendapat tugas tambahan, Joko memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Menurutnya, kegiatan verval hanya bersifat pencocokan data yang sudah ada sehingga tidak akan mengganggu aktivitas pelayanan masyarakat. “Ini hanya cross-check, data sudah tersedia,” pungkasnya. [J2]