Desa Mandiri di Atas Kertas, Rakyat Lamongan Masih Sengsara

LAMONGAN | MDN – Indeks Desa Membangun (IDM) selama ini diposisikan sebagai instrumen resmi pemerintah untuk menilai perkembangan desa melalui tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Berdasarkan skor IDM, desa dikategorikan sebagai tertinggal, berkembang, maju, atau mandiri.

Namun, di Kabupaten Lamongan, capaian indeks yang menempatkan banyak desa dalam kategori “maju” bahkan “mandiri” justru menimbulkan tanda tanya besar. Fakta lapangan menunjukkan ketahanan sosial, ekonomi, maupun ekologi masih rapuh. Kondisi masyarakat belum sejahtera, layanan publik terbatas, dan lingkungan belum terkelola dengan baik.

Dasar Hukum Penilaian Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: menegaskan pembangunan berkelanjutan berbasis kebutuhan masyarakat.

Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016: menetapkan IDM sebagai instrumen evaluasi desa.

RPJMN dan RPJMD: mengintegrasikan IDM dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014: menekankan pentingnya perencanaan partisipatif berbasis data.

Kerangka hukum ini menegaskan bahwa IDM seharusnya mencerminkan kondisi riil desa, bukan sekadar angka administratif.

Analisis Kritis
Ketahanan Sosial
Banyak desa berstatus “maju/mandiri” masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, fasilitas kesehatan minim, dan lemahnya modal sosial. Indikator sosial dalam IDM lebih menekankan kuantitas administratif ketimbang kualitas layanan.

Ketahanan Ekonomi
Label “mandiri” kerap tidak sejalan dengan realitas. Akses pasar belum stabil, lembaga ekonomi desa tidak berfungsi optimal, dan produktivitas masyarakat belum berkelanjutan.

Ketahanan Ekologi
Sanitasi, air bersih, dan pengelolaan lingkungan masih buruk di sejumlah desa. Meski demikian, skor IDM tetap tinggi karena indikator ekologi tidak diukur secara substantif.

Paradoks IDM vs Realitas
Indeks menampilkan desa sebagai maju, tetapi masyarakat masih jauh dari sejahtera. Terjadi performance paradox: capaian indeks tinggi, kualitas hidup rendah.

Implikasi Kebijakan
Ketidaksesuaian antara skor IDM dan kondisi riil berpotensi menyesatkan arah kebijakan. Pemerintah daerah bisa merasa berhasil, padahal masyarakat masih bergulat dengan masalah mendasar.

Kesimpulan
Indeks Desa Membangun di Lamongan memperlihatkan banyak desa berstatus maju dan mandiri. Namun, ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi masih lemah. Kesenjangan ini menegaskan perlunya evaluasi ulang terhadap IDM agar benar-benar mencerminkan kualitas hidup masyarakat desa.

Penutup
Tanpa perbaikan indikator dan pengukuran yang lebih substantif, IDM berisiko menjadi angka semu yang menutupi problematika nyata. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan desa tidak berhenti pada pencapaian administratif, melainkan benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. [Tulisan Redaksi]