Polemik Muswil PERADIN Jatim, Pengurus Minta Penundaan

SURABAYA | MDN – Rencana Musyawarah Wilayah (Muswil) III Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (18/4/2026) di Gedung Srijaya, Surabaya, memantik kontroversi. Sejumlah pengurus dan anggota menilai persiapan acara penuh kejanggalan administratif serta tidak sesuai aturan organisasi.

Kekecewaan muncul lantaran kegiatan yang semula disosialisasikan sebagai Halalbihalal pasca-Lebaran, tiba-tiba bergeser menjadi forum pemilihan Ketua BPW PERADIN Jatim. Arif Rahman H, pengurus BPC, menilai perubahan mendadak itu tidak transparan. “Muswil adalah agenda sakral organisasi. Jika dipaksakan, wajar muncul pertanyaan: kepentingan apa yang sedang ditutup?” ujarnya.

Polemik juga menguat setelah keluarnya SK Nomor 105/SK/BPP-PERADIN/IV/2026 yang menunjuk Dr. Lucia Salohot Napitupulu sebagai Pelaksana Tugas Ketua BPW PERADIN Jatim. Wakil Ketua BPW periode 2023–2026, Nihrul Bahi Alhaidar, menilai penunjukan itu tidak efektif. “Waktu dua minggu jelas tidak cukup untuk konsolidasi. Faktanya, hingga kini konsolidasi tidak berjalan,” tegas Haidar.

Para pengurus mendesak agar Muswil ditunda demi menjaga marwah organisasi. Surat resmi telah dilayangkan ke pengurus pusat di Jakarta, bahkan muncul wacana pengambilalihan sementara oleh BPP. “Fiat Justitia Ruat Caelum—keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh. Kami tidak ingin demokrasi advokat dicederai,” kata Haidar.

Hingga berita ini diturunkan, panitia maupun pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi atas desakan penundaan tersebut. [NH]