Pembahasan LKPJ Bupati Takalar 2025 di DPRD Dinilai Lamban, Publik Minta Langkah Cepat

TAKALAR | MDN – Proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Takalar Tahun 2025 di DPRD setempat menjadi sorotan. Hingga Jumat (24/4/2026), tahapan pembahasan dinilai berjalan lambat, sementara tenggat waktu penyelesaian semakin dekat.

Sesuai aturan, DPRD hanya memiliki waktu 30 hari sejak dokumen LKPJ diserahkan pada 31 Maret lalu. Artinya, akhir April menjadi batas akhir pembahasan. Kondisi ini membuat ruang waktu semakin sempit untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap capaian kinerja pemerintah daerah.

Sejumlah kalangan menekankan pentingnya LKPJ sebagai instrumen evaluasi. Mereka berharap pembahasan tidak sekadar formalitas administratif, melainkan menghasilkan rekomendasi konkret yang berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan. Kritik juga datang dari masyarakat sipil yang menilai keterbatasan waktu dapat memengaruhi kualitas analisis, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya terealisasi.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Takalar, Habibi, menegaskan pembahasan tetap berjalan meski sempat tertunda karena agenda internal. Ia menyebut sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dijadwalkan mengikuti pembahasan lanjutan. “Kami optimistis seluruh tahapan bisa diselesaikan sebelum batas waktu,” ujarnya.

Situasi ini membuat publik menanti langkah cepat DPRD agar pembahasan LKPJ 2025 tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang benar-benar relevan bagi pembangunan Takalar ke depan. [*]