Capaian LKPJ Bupati Lamongan 2025 Dinilai Berseberangan dengan Realitas, Kesejahteraan dan Infrastruktur Jadi Sorotan

LAMONGAN | MDN – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lamongan Tahun Anggaran 2025 yang menampilkan deretan capaian positif menuai kritik keras. Riset terbaru dari Prakarsa Jawa Timur mengungkap adanya jurang lebar antara klaim administratif pemerintah dengan kondisi sosial yang dirasakan masyarakat.

Temuan ini dipaparkan dalam riset yang dipimpin oleh Dr. Madekhan Ali bersama tim peneliti Anang Fahrur Rozi, M.P, Yepta Adiarta, S.Pd, dan Najmah Sasi Kirana, Kamis (23/4/2026).

Meski data resmi menunjukkan pertumbuhan ekonomi Lamongan mencapai 5,4% dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik ke angka 76,81, mayoritas masyarakat justru merasa belum sejahtera. Survei persepsi mencatat 66% responden menilai program pemerintah belum berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan.

Ketimpangan pendapatan juga meningkat, tercermin dari naiknya Gini Ratio dari 0,28 pada 2024 menjadi 0,30 di 2025. “Angka-angka statistik tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat,” tegas Dr. Madekhan Ali.

Sektor infrastruktur muncul sebagai sorotan utama. Pemerintah melaporkan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) sebesar 81,71, melampaui target. Namun, 77,3% masyarakat menilai kualitas infrastruktur masih buruk.

Keluhan yang dominan antara lain:

• Jalan rusak berulang kali.
• Sistem drainase tidak berfungsi optimal.
• Banjir masih sering melanda wilayah.

Sebanyak 49,1% responden menilai lemahnya peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 41,5% menyebut buruknya koordinasi antarlevel pemerintahan sebagai penyebab rendahnya kualitas proyek fisik.

Riset juga menyoroti aspek tata kelola pemerintahan yang dianggap belum transparan. Kekhawatiran publik mencakup:

• Potensi pengaturan pemenang tender dan konflik kepentingan (22,6%).
• Politisasi birokrasi serta mutasi jabatan yang tidak objektif (22,6%).
• Ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Prakarsa Jawa Timur mendesak Pemkab Lamongan untuk tidak sekadar “berlindung” di balik angka statistik. Beberapa rekomendasi yang diajukan antara lain:

• Prioritaskan dampak riil: Program pembangunan harus diukur dari penurunan kemiskinan, bukan sekadar penyerapan anggaran.
• Audit lapangan: Pengawasan infrastruktur berbasis peninjauan langsung, bukan hanya dokumen.
• Transparansi digital: Membuka seluruh proses tender secara daring untuk meminimalkan konflik kepentingan.
• Reformasi birokrasi substantif: Mutasi jabatan berbasis sistem merit dan kompetensi, bebas intervensi politik.

“Kami berharap laporan ini menjadi refleksi bagi eksekutif dan legislatif Lamongan dalam pembahasan LKPJ bulan April, agar pembangunan ke depan lebih inklusif dan tepat sasaran,” tutup Dr. Madekhan Ali.