Pemprov Kaltara dan KKP Matangkan Tiga Isu Strategis Perikanan Tangkap, Dari KNMP hingga Alih Izin

TARAKAN | MDN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat langkah taktis dalam mengawal sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui kunjungan koordinasi yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Gubernur Kaltara, Asri Parigi, S.Sos., ke Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum lama ini.

Dalam pertemuan strategis tersebut, Asri bertemu langsung dengan Staf Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Umar Aris, S.Pi., M.Si. Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan arah kebijakan pusat dengan dinamika riil yang dihadapi para pelaku usaha serta masyarakat pesisir di Bumi Benuanta.

Fokus utama pembahasan mengerucut pada tiga pilar krusial sektor perikanan tangkap di Kaltara, yakni:

• Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP): Pemerintah daerah mendorong percepatan dan optimalisasi program ini sebagai instrumen utama untuk mendongkrak taraf hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat nelayan lokal.

• Penangkapan Ikan Terukur (PIT): Kedua belah pihak menyelaraskan implementasi kebijakan PIT agar perairan Kaltara tetap terjaga produktivitas dan kelestarian stok ikannya secara berkelanjutan.

• Alih Status Izin Penangkapan Ikan: Pembahasan mendalam terkait proses migrasi perizinan dari otoritas daerah ke sistem terpusat, demi memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan efisiensi birokrasi bagi nelayan maupun investor perikanan.

Asri Parigi menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah adalah harga mati agar implementasinya tidak menemui jalan buntu di tingkat operasional.

“Pembahasan ini sangat krusial agar kebijakan yang dirumuskan di pusat benar-benar membumi, selaras dengan kondisi nyata di lapangan, serta mampu memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan berusaha bagi para pelaku sektor perikanan di Kaltara,” ujar Asri kepada MDN.

Di sisi lain, respons positif datang dari pihak KKP. Umar Aris menyatakan komitmen penuh lembaganya untuk membuka ruang dialog dan memfasilitasi berbagai hambatan administratif maupun teknis yang selama ini dihadapi oleh daerah.

Pertemuan yang berjalan dalam suasana cair dan konstruktif ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam melahirkan kebijakan perikanan tangkap yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut Kaltara secara jangka panjang. [MT]