LAMONGAN | MDN – Pemerintah Kabupaten Lamongan mengadakan rapat koordinasi bersama seluruh ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ruang Gajah Mada, Gedung Pemkab Lamongan, Kamis (26/2). Agenda ini digelar sebagai tindak lanjut atas meningkatnya keluhan masyarakat terkait kualitas menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Satgas MBG Lamongan, M. Nalikan, terungkap bahwa kenaikan harga bahan pokok menjadi tantangan utama di lapangan. Koordinator SPPG Kecamatan Turi, Fatoni, menjelaskan bahwa anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar. “Kenaikan harga belakangan ini jelas berdampak pada kualitas makanan yang kami sajikan,” ungkap Fatoni.
Menanggapi hal tersebut, Nalikan menekankan pentingnya langkah antisipatif dari pengelola dapur gizi. Ia meminta agar SPPG rutin melakukan survei harga pasar dan menyesuaikan menu tanpa mengurangi standar gizi. “Jika harga naik, segera lakukan penyesuaian. Ini bentuk pertanggungjawaban kita, apalagi menjelang hari raya ketika harga kebutuhan pokok biasanya melonjak,” tegasnya.
Memasuki bulan Ramadan, pola distribusi MBG juga mengalami penyesuaian. Menu siap santap dialihkan untuk berbuka puasa, sementara distribusi sempat terhenti pada 18–22 Februari dan kembali berjalan sejak 23 Februari dengan empat skema, termasuk paket take away. Selain biaya bahan baku, setiap porsi juga ditopang dana operasional Rp3.000 serta insentif fasilitas Rp2.000.
Pemkab Lamongan menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi hingga tingkat kecamatan. Tujuannya, agar kualitas gizi dan penyajian tetap terjaga sesuai harapan masyarakat. [NH]
