TAKALAR – MDN | Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) saat ini tengah melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi data sosial dan ekonomi masyarakat melalui program Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pendataan ini mencakup 39 variabel penting, yang terdiri dari 12 variabel individu dan 26 variabel keluarga. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat dan menyeluruh, sehingga penyaluran berbagai program bantuan sosial dari pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran dan adil.
Melalui kegiatan ini, Kemensos RI ingin memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkan bantuan benar-benar terdata dengan baik, dan tidak ada masyarakat yang layak dibantu namun terlewat.
Untuk variabel individu, petugas akan mencatat beberapa informasi penting seperti:
Identitas pribadi dan hubungan dalam keluarga,
Status perkawinan,
Pendidikan terakhir,
Jenis pekerjaan,
Kepemilikan usaha,
Kondisi disabilitas,
Serta riwayat penyakit kronis yang mungkin dimiliki.
Sementara untuk variabel keluarga, data yang akan dikumpulkan meliputi:
Identitas keluarga dan wilayah tempat tinggal,
Kondisi rumah seperti jenis lantai, dinding, dan atap,
Sumber air minum dan penerangan utama,
Daya listrik terpasang dan ID meteran PLN,
Jenis bahan bakar memasak,
Ketersediaan fasilitas sanitasi dan pembuangan akhir,
Serta kepemilikan aset seperti tanah, rumah, kendaraan, atau hewan ternak.
Kemensos RI menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menerima dan mendukung petugas pendataan yang datang ke rumah-rumah. Para petugas akan dilengkapi dengan tanda pengenal resmi dari Kemensos RI serta perangkat pendataan.
Diharapkan masyarakat memberikan informasi yang benar, jujur, dan apa adanya, agar hasil pendataan ini bisa menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial di masa mendatang.
Pemerintah Kabupaten Takalar juga menyampaikan dukungannya terhadap program ini.
Pemkab menilai, Verval DTSEN merupakan langkah penting dalam memperbarui data sosial ekonomi masyarakat, sehingga bantuan dari pemerintah bisa disalurkan dengan lebih tepat dan transparan. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh kepala Desa dan Lurah untuk turut membantu dan mengawal proses pendataan di wilayah masing-masing.
Menurut Pemkab, kerjasama dan kejujuran masyarakat dalam memberikan data akan sangat menentukan kualitas hasil pendataan. Dengan data yang valid, pemerintah pusat maupun daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Dengan partisipasi aktif masyarakat, data yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bersama, karena setiap bantuan akan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Mari bersama-sama kita sukseskan Verval ini demi Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan transparan. [D’kawang]
