SURABAYA – MDN | Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Langkah ini dinilai krusial dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat membuka Rapat Koordinasi Forkopimda se-Jawa Timur di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Plus Jatim, termasuk Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi, serta seluruh unsur Forkopimda kabupaten/kota dan Forkopimcam.
Dari Kabupaten Tuban, Wakil Bupati Drs. Joko Sarwono hadir bersama jajaran Forkopimda Tuban, camat, Forkopimcam, Kepala Bakesbangpol, Kalaksa BPBD, serta Plt. Kasatpol PP dan Damkar Tuban.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menyoroti bahaya narkotika sebagai kejahatan luar biasa yang harus diwaspadai oleh seluruh elemen pemerintahan.
“Jangan pernah meremehkan persoalan narkotika, baik dari sisi produksi, peredaran, maupun penyalahgunaannya. Ini ancaman serius bagi generasi kita,” tegas Khofifah.
Selain isu narkoba, Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi dalam memperkuat ketahanan pangan melalui program integrasi pertanian Pajale (padi, jagung, kedelai). Ia menyebut peran TNI AD, Polri, dan TNI AL dalam mendukung sektor pertanian sebagai contoh kolaborasi lintas sektor yang efektif.
“Dengan sinergi seperti ini, produktivitas pertanian di Jawa Timur bisa terus meningkat,” ujarnya.
Khofifah juga mendorong Forkopimda untuk aktif dalam program pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pengembangan Sekolah Rakyat (SR), dan optimalisasi Program Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, sinergi lintas sektor bukan hanya soal keamanan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan sosial.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepala daerah di Jawa Timur dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia menyoroti keberhasilan Jatim dalam mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling), dengan jumlah poskamling terbanyak di Indonesia, yakni 117.210 titik.
“Modal sosial seperti ini harus terus dijaga dan dioptimalkan agar keamanan di akar rumput tetap terjaga,” kata Wiyagus.
Ia juga menekankan pentingnya peran Forkopimda dalam mendukung implementasi Astagita, delapan cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup ketahanan pangan, energi, SDM, pemerataan ekonomi, transformasi digital, reformasi hukum, pertahanan, dan tata kelola lingkungan berkelanjutan.
“Tanpa koordinasi dan sinergi, kebijakan nasional akan sulit selaras dengan pelaksanaannya di daerah,” ujarnya.
Kemendagri mencatat sebanyak 776 aksi penyampaian aspirasi terjadi di 35 provinsi antara Agustus hingga September 2025, termasuk 54 aksi di Jawa Timur. Wiyagus menegaskan Forkopimda harus proaktif dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Bupati Tuban Drs. Joko Sarwono menyatakan kesiapan Pemkab Tuban untuk memperkuat koordinasi lintas sektor di wilayahnya.
“Sebagaimana pesan Mas Bupati Aditya Halindra Faridzky, kami akan terus memperkuat kolaborasi Forkopimda hingga ke level kecamatan. Ketahanan wilayah bukan hanya soal keamanan, tetapi juga ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Joko.
Ia menambahkan, komitmen Forkopimda Tuban adalah menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya. [J2]
