SIDOARJO – MDN | Puluhan warga dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) menggelar aksi serentak memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Selasa (9/12). Aksi digelar di tiga titik vital: depan Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Kantor Bupati Sidoarjo, dan Gedung DPRD Sidoarjo.
Aksi ini diikuti oleh sejumlah tokoh dari lembaga swadaya masyarakat dan komunitas antikorupsi, di antaranya Sigit Imam Basuki (Ketua JCW), Suryanto (Ketua LSM Komnas), Hariadi alias Hari Banteng (Ketua LSM AUU), Isdiyanto (Ketua PAKSI), serta aktivis mahasiswa Universitas Airlangga dan masyarakat sipil.
Dalam orasinya, ARSAK menyoroti krisis kepemimpinan dan lemahnya transparansi hukum di Kabupaten Sidoarjo. Mereka menilai tata kelola pemerintahan semakin memburuk, ditandai dengan proyek publik yang molor, infrastruktur rusak, serta layanan dasar yang tidak maksimal.
“Sidoarjo sedang mengalami krisis arah pembangunan. Janji-janji politik hanya jadi slogan, sementara rakyat menghadapi banjir, jalan rusak, dan pelayanan publik yang setengah hati,” tegas Huzein, orator ARSAK.
ARSAK juga mengkritisi masterplan penanganan banjir yang semula dijanjikan rampung di awal periode pemerintahan, namun kini ditarget ulang hingga 2026. Mereka menyebut hal ini sebagai bukti lemahnya perencanaan dan komitmen pemerintah daerah.
Situasi diperparah dengan konflik internal antara Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai berdampak pada stagnasi kebijakan. ARSAK menilai hal ini turut berkontribusi pada mandeknya pembangunan dan hilangnya kepercayaan publik.
Dalam aksi tersebut, massa juga menuntut transparansi penanganan kasus dugaan investasi bodong senilai Rp28 miliar yang diduga menyeret nama Bupati Sidoarjo. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk membuka proses penyelidikan secara jujur dan tanpa kompromi.
“Rakyat berhak tahu sejauh mana proses hukum berjalan. Jangan ada kepentingan politik yang mengaburkan keadilan,” ujar Huzein.
Senada dengan tuntutan utama, Suryanto dari LSM Komnas menyoroti lambannya penanganan kasus korupsi di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin. Ia menyebut Kejaksaan Negeri Sidoarjo hanya berulang kali melakukan telaah tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Kami sudah melaporkan sejak Agustus dan September, bahkan mengajukan audiensi pada November, tapi tidak ada tanggapan,” tegas Hari Banteng.
ARSAK juga menyoroti kondisi Kantor Perumda Delta Tirta yang dinilai kumuh dan tidak mencerminkan lembaga pelayanan publik yang profesional. Mereka mendesak Kejaksaan untuk segera menindaklanjuti laporan warga dan lembaga agar kepercayaan publik tidak semakin luntur.
Di tengah massa aksi, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan dan membuka ruang partisipasi publik.
“Kami tidak berjalan sendiri. Kontribusi masyarakat sangat penting untuk menjadikan Sidoarjo lebih baik,” ujarnya.
Aksi ini juga diwarnai dengan berbagai poster dan spanduk bertuliskan kritik tajam terhadap pemerintah daerah, seperti “Janji Palsu! Bupati Sidoarjo”, “Sidoarjo Mumet: Banjir, Macet, Proyek Molor”, dan “Penjahat Tidak Pernah Membangun Negara”.
ARSAK menegaskan bahwa pembiaran terhadap berbagai persoalan publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan Kabupaten Sidoarjo. Mereka mengajak seluruh warga untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar lebih bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat. [SWD]
