PEMALANG |MDN – Aliansi Kesetiakawanan Sosial (AKSI) berencana menggelar aksi besar-besaran di seluruh kantor cabang Bank BNI Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Senin (12/1/2026). Demonstrasi ini merupakan buntut dari mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Mojo dan Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami.
Kasus yang mencuat sejak Oktober 2023 itu hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Massa menilai Bank BNI sebagai penyalur bansos tidak kooperatif dalam memberikan data kepada penyidik Polres Pemalang, sehingga proses hukum berjalan lambat.
Dalam keterangan yang diterima MDN, Senin (5/1/2026), AKSI menuntut pihak BNI segera menyerahkan data penyaluran bansos periode 2018–2023. Selain itu, mereka juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas oknum pegawai bank yang diduga menghalangi jalannya penyidikan.
Kasus dugaan korupsi ini sebelumnya memicu kemarahan ratusan warga penerima manfaat (KPM). Mereka mengaku tidak pernah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang seharusnya disalurkan melalui BNI. Kartu tersebut diduga dikuasai oleh oknum pendamping PKH bersama aparat desa, sehingga bantuan tidak sampai ke tangan warga.
Nama Nurohim, mantan Kepala Desa Pesantren, ikut terseret dalam kasus ini. Dalam audiensi terbuka di balai desa pada Oktober 2023, ia mengakui menerima uang Rp150 juta dari pendamping PKH berinisial IND. Dana tersebut, menurut pengakuannya, digunakan untuk membeli mobil siaga desa dan menyumbang pembangunan masjid. Namun, sejak kasus mencuat, Nurohim mengundurkan diri dari jabatannya pada Januari 2025.
Hingga kini, masyarakat menunggu langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsi bansos yang berlangsung sejak 2018. Aksi kepung kantor BNI pada 12 Januari mendatang disebut sebagai bentuk tekanan publik agar kasus ini segera dituntaskan secara transparan. [SIS]
