Bupati Halindra Instruksikan Verval, Data Kemiskinan Tuban Dipertanyakan

TUBAN | MDN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menanggapi serius data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan catatan BPS, angka kemiskinan di Tuban per Maret 2025 mencapai 14,13 persen atau sekitar 168,9 ribu jiwa. Angka tersebut menempatkan Tuban dalam lima besar daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.

Namun, Pemkab Tuban menilai data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Bupati Aditya Halindra Faridzky pun menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk turun langsung ke lapangan melakukan verifikasi dan validasi (Verval) data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) 2026.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Tuban, Arif Handoyo, menjelaskan bahwa kegiatan verval melibatkan seluruh ASN lintas profesi. Sejak 26 Maret hingga 20 April 2026, mereka menyisir rumah warga untuk mencatat identitas keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, hingga data anggota rumah tangga.

“Survei ini sebagai tugas tambahan. Insha Allah tidak mengganggu pelayanan publik. Tugas utama tetap diselesaikan terlebih dahulu, dan tidak ada anggaran khusus dari APBD,” tegas Arif, Sabtu (28/03/2026).

Menurutnya, langkah ini dilakukan agar pemerintah memiliki data yang lebih akurat, mengingat berbagai program dan anggaran besar telah digelontorkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala BPS Tuban, Wicaksono, menilai kegiatan verval yang dilakukan Pemkab Tuban merupakan hal wajar dan bentuk kepedulian pemerintah terhadap akurasi data kependudukan. Ia memastikan kegiatan tersebut tidak akan berbenturan dengan sensus ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung 15 Juni–15 Agustus 2026.

“Pemutakhiran data adalah bagian dari upaya mendapatkan gambaran kependudukan yang akurat,” ujarnya.

Wicaksono menambahkan, tingginya angka kemiskinan di Tuban dipengaruhi faktor struktural, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan lapangan kerja. Meski terdapat industri besar di Tuban, tidak semua tenaga kerja lokal dapat terserap.

Meski tren kemiskinan mulai menunjukkan perbaikan, Wicaksono menekankan bahwa penanganan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial. Menurutnya, diperlukan pendekatan multidimensi, mulai dari peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, pengembangan industri lokal yang inklusif, hingga penguatan UMKM.

“Dengan roda ekonomi yang berputar, pendapatan masyarakat akan meningkat dan angka kemiskinan bisa ditekan,” pungkasnya. [J2]