Soroti Kualitas dan Akuntabilitas, Itjenad Cek Proyek Satgas Jembatan di Pulosari–Moga

PEMALANG | MDN – Pelaksanaan program Satgas Jembatan di wilayah teritorial Kodim 0711/Pemalang menjadi sorotan setelah Tim Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat (Itjenad) turun langsung ke lapangan melakukan reviu dan verifikasi fisik sejumlah pembangunan jembatan di Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan pengawasan internal ini dipimpin Ketua Tim Itjenad Kolonel Arm Wahyu Jatmiko. Tim tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga mencocokkan laporan progres dengan kondisi riil di lapangan, termasuk kualitas konstruksi, ketepatan spesifikasi teknis, serta kesesuaian manfaat dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Sejumlah titik pembangunan jembatan di wilayah pedesaan dan aliran sungai diperiksa secara detail. Tim melakukan pengukuran fisik, pengecekan material, serta meminta klarifikasi langsung dari tim pelaksana dan unsur kewilayahan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak adanya deviasi pekerjaan, baik dari sisi teknis maupun penggunaan anggaran.

Rombongan Itjenad disambut Komandan Kodim 0711/Pemalang, Letkol Inf Muhammad Arif, bersama jajaran perwira staf dan unsur pendukung teknis. Kehadiran pejabat daerah dan perangkat desa turut menjadi bagian dari proses klarifikasi lapangan, terutama terkait dampak pembangunan terhadap akses ekonomi dan mobilitas warga.

Dalam keterangannya kepada awak media, Kolonel Wahyu Jatmiko menegaskan bahwa reviu ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan program pembangunan.

“Pengawasan ini bukan sekadar formalitas. Kami memastikan pembangunan jembatan benar-benar sesuai perencanaan, memenuhi standar mutu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap temuan akan menjadi bahan evaluasi,” tegasnya.

Sementara itu, Dandim 0711/Pemalang menyatakan kesiapan satuannya untuk terbuka terhadap proses pengawasan. Menurutnya, evaluasi dari Itjenad menjadi instrumen penting untuk menjaga kredibilitas program Satgas Jembatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

“Kami terbuka terhadap evaluasi. Jika ada catatan atau rekomendasi perbaikan, itu akan menjadi dasar pembenahan agar hasil pembangunan benar-benar optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Program Satgas Jembatan selama ini diposisikan sebagai solusi percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil. Namun, melalui reviu dan verifikasi lapangan ini, TNI AD menegaskan komitmen bahwa setiap proyek tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berkualitas, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Langkah pengawasan ketat ini sekaligus menjadi pesan bahwa pembangunan berbasis kemanunggalan TNI dan rakyat harus berjalan seiring dengan akuntabilitas dan pengawasan berlapis, demi menjamin kepercayaan publik terhadap program negara di tingkat akar rumput.