DPRD Kaltara Perketat Pengawasan APBD, Tekankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

TANJUNG SELOR | MDN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmen serius dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah agar tetap akuntabel dan transparan. Langkah preventif ini diwujudkan melalui serangkaian rapat intensif antara pimpinan beserta anggota DPRD Kaltara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat krusial dalam menyusun strategi keuangan di tengah tantangan fiskal yang sedang dihadapi daerah saat ini. Menurutnya, ketepatan alokasi anggaran adalah kunci utama agar program pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

“Pembahasan ini adalah bagian dari komitmen nyata DPRD Kaltara dalam mengawal prioritas pembangunan. Kita harus memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan secara cermat, efektif, dan tepat sasaran demi meningkatkan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi,” ujar Achmad Djufrie saat ditemui di Tanjung Selor, Kamis (9/7/2026).

Dalam pembahasan tersebut, DPRD Kaltara menyoroti pentingnya postur APBD yang lebih responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Fokus pengawasan mencakup berbagai sektor vital, mulai dari percepatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, optimalisasi layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.

Lebih lanjut, Achmad Djufrie mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawal arah kebijakan anggaran daerah. Partisipasi publik dinilai sebagai bentuk kontrol sosial agar pemerintah daerah tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan program kerja.

Melalui pengawasan fiskal yang ketat dan pembahasan yang matang bersama TAPD, DPRD Kaltara optimistis bahwa kebijakan anggaran ke depan akan lebih berkualitas dan berpihak pada kesejahteraan rakyat luas. [Thos]