Daerah  

Pemkab Sidoarjo Percepat Pendirian KDKMP, Bupati Subandi Tegaskan Dukungan pada Program Nasional

admin
Pemkab Sidoarjo Percepat Pendirian KDKMP

Pemkab Sidoarjo Percepat Pendirian KDKMPSIDOARJO | MDN – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmen penuh dalam menyukseskan program prioritas nasional. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menekankan percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah sebagai langkah nyata mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Subandi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPRD, Forkopimda, camat, serta kepala desa di Ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa program KDKMP merupakan atensi langsung dari Presiden sehingga target pendirian harus segera dimaksimalkan melalui sinergi antara eksekutif, legislatif, dan pemerintah desa.

Bupati Subandi menginstruksikan para camat untuk proaktif melakukan pendampingan teknis di desa. Ia menekankan agar kendala di lapangan, terutama desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau mengalami keterbatasan dana, segera dipetakan secara menyeluruh.

Selain itu, Subandi meminta agar data pada portal diperbarui minimal setiap tiga hari. Para camat juga diwajibkan melaporkan progres dan kendala secara berkala, sekaligus mencari solusi bersama apabila ditemukan hambatan.

Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Sidoarjo yang masih terkendala proses pengurukan lahan. Menyikapi hal tersebut, Pemkab Sidoarjo menyiapkan solusi konkret berupa penyediaan alat berat.

“Pemkab telah menyiapkan sembilan unit backhoe serta armada truk milik pemerintah daerah untuk membantu proses pengurukan. Desa hanya perlu mengoordinasikan pelaksanaannya di lapangan agar pekerjaan segera diselesaikan,” jelas Subandi.

Selain KDKMP, Bupati Subandi juga menyoroti urgensi pemenuhan kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ia menyebutkan bahwa Sidoarjo masih mengalami kekurangan sekitar 4.000 hektare LP2B, yang berdampak pada belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Menurut Subandi, kepastian hukum terkait tata ruang sangat krusial dalam mendorong investasi. Tanpa kejelasan RDTR, investor akan ragu menanamkan modal di Sidoarjo. Untuk itu, ia berencana langsung ke Jakarta pekan depan guna mengawal persoalan LP2B agar arah peruntukan wilayah desa dan kelurahan menjadi jelas.

Mengakhiri arahannya, Bupati Subandi mengajak seluruh elemen pemerintahan menjaga soliditas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan program pemerintah pusat.

“Dengan kerja bersama dan soliditas yang terjaga, visi besar untuk menyejahterakan masyarakat Sidoarjo dapat diwujudkan,” tegasnya. [SWD]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *