JAMAL Soroti Krisis CSR Lamongan, Tuntut Transparansi dan Revisi Regulasi

LAMONGAN | MDN – Aliansi Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL) melayangkan kritik keras terhadap pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Lamongan. Dalam audiensi terbaru, JAMAL menilai adanya kegagalan sistemik yang membuat penyaluran dana CSR tidak tepat sasaran dan minim transparansi.

Kritik ini muncul karena masyarakat menilai dana CSR belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi di wilayah terdampak industri. JAMAL menegaskan, regulasi yang ada saat ini tidak cukup kuat untuk menjamin akuntabilitas perusahaan maupun pemerintah daerah.

Poin Tuntutan JAMAL:

• Kegagalan Sistemik: Penyaluran CSR dinilai tanpa pengawasan ketat sehingga manfaatnya tidak merata.
• Transparansi Publik: JAMAL menuntut agar data realisasi CSR dibuka secara luas sehingga masyarakat bisa memantau kontribusi perusahaan dan aliran dana.
• Revisi Perbub: Peraturan Bupati yang mengatur CSR dianggap sudah usang dan perlu segera direvisi agar lebih tegas dalam mengatur kewajiban perusahaan.

Langkah Strategis yang Didorong JAMAL:

• Pembentukan forum CSR independen dengan melibatkan masyarakat sipil dan akademisi.
• Digitalisasi laporan melalui dashboard online agar publik bisa memantau secara real-time.
• Penerapan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap kewajiban pelaporan maupun penyaluran CSR.

Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menerima audiensi menyatakan akan menampung aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi. Revisi Perbub disebut sebagai opsi yang memungkinkan untuk memperkuat sinkronisasi antara program pemerintah daerah dengan program sosial perusahaan.

Krisis kepercayaan publik terhadap pengelolaan CSR ini menjadi tantangan besar bagi kepemimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Lamongan. [NH]