SAMPANG | MDN – Demontrasi yang dilakukan oleh PERISAI dengan ribuan massa diklaim bentuk dukungan kepada PJ bupati Sampang Rudi Arifianto, Selasa 21 Mei 2024. Sementara diketahui pada Selasa 16 Mei 2024 sebelumnya persatuan BPD dan aliansi masyarakat pembela demokrasi juga melakukan aksi demo ke kantor Pemkab Sampang Jawa timur tersebut merupakan aksi demo kontra atas kebijakan PJ bupati Rudy Arifiyanto yang diduga atas kepentingan kelompok tertentu melakukan evaluasi PJ Kades tanpa transparansi dan asal copot.
Pro dan kontra yeng menjadi penyebab aksi demo kepemimpinan PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan bahkan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) DPD BIN Jawatimur M.Arifin
Dalam kacamata Penafsirannya Arifin berpendapat fenomena pro kontra demo mendukung dan menentang sebagai bentuk demokrasi, meski sangat riskan memicu intensitas konflik sosial di masyarakat. Bahkan konflik fisik bisa saja terjadi mengingat kabupaten Sampang dalam tahun politik menyongsong pilkada 2024.
DPD BIN Jawa timur juga menambahkan Pasca demo pro kontra terlepas dari tujuan dan kepentingan masing masing massa, yang jelas fakta terjadinya tanda tanda konflik serta irisan tebal perbedaan pandangan, sudah disajikan kepada masyarakat di kubu dan dipihak kedua nya.
Kondisi ini sangat berbahaya bagi iklim demokrasi di kabupaten Sampang menjelang kontestasi politik di 2024, Rentan menjadi perpecahan diantara kubu pendukung masing masing.
Demontrasi pro kontra yang terjadi dua duanya tidak dapat di pungkiri mempunyai pengaruh tujuan pada massa masing masing bahkan bisa jadi antara massa pendukung yang satu dan massa pendukung yang lain saat ini sudah memiliki tensi sosial lewat perbedaan yang dituangkan dalam aksi demo masing masing,
Arifin Menegaskan Sampang saat ini Sedang tidak baik baik saja dan rawan perpecahan di kalangan masyarakat. Dengan adanya demo atau aksi entah itu penolakan atau demo dukungan Sama-Sama menciptakan ketidak kondusifan , pada intinya sebagai pemimpin Pj. Bupati Sampang tidak bisa menciptakan kabupaten Sampang untuk kondusif.
PJ Bupati kabupaten sampang seharusnya mampu menghadirkan iklim sejuk dan damai dikalangan masyarakat kabupaten Sampang, papar Arifin.
PJ Bupati Sampang sendiri justru menjadi objek yang menjadi pemicu antara pendukungnya dan penentang kebijakannya, Jadi saya rasa besarnya Gap yang diciptakan di masyarakat justru karena sang PJ Bupati ini tidak mampu menempatkan posisi dirinya sebagai jabatan politik sehingga terkesan tidak diterima oleh semua kalangan masyarakat di kabupaten Sampang, dan ini sangat membahayakan masyarakat kecil yang ikut terseret dalam kepentingan kelompok tertentu, yang tujuannya sendiri mereka belum tentu benar benar tahu, tegas aktivis Sampang tersebut.
Semoga saja kementrian dalam negeri segera menemukan solusi atas gejolak yang terjadi di kabupaten Sampang, Apalagi teranyar aksi demo melibatkan anak anak dari beberapa foto yang beredar, Ini sudah tak bisa dibiarkan, Pemerintah Pusat harus segera turun tangan agar konflik perpecahan di masyarakat tidak semakin dalam dan pecah menjadi tindakan Anarkis kemudian,itu Harapan saya tutup ketua DPD BIN jawatimur. [ Sahi ]
