KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widyantoro, Dugaan Kasus Korupsi Masih Didalami

JAKARTA | MDN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Dalam operasi yang berlangsung di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (28/7), tim penyidik mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widyantoro.

Informasi mengenai penangkapan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Namun, lembaga antirasuah itu masih belum mengungkap secara rinci perkara yang menjadi dasar dilaksanakannya operasi tersebut.

“Benar,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (29/7).

Meski membenarkan adanya OTT, Fitroh belum memberikan penjelasan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Anom Widyantoro maupun jumlah pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut.

“Lebih detailnya nanti disampaikan oleh juru bicara,” katanya singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan. Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sebelum mengumumkannya kepada publik.

Anom Widyantoro diketahui merupakan Bupati Pemalang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berpasangan dengan Nurkholes sebagai Wakil Bupati. Keduanya resmi dilantik bersama kepala daerah lainnya pada 20 Februari 2025.

Pasangan tersebut maju dengan dukungan koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Partai Gelora, dan Partai Buruh.

Operasi tangkap tangan terhadap Anom menambah daftar kepala daerah yang tersangkut perkara dugaan korupsi sepanjang tahun 2026. KPK terus mengintensifkan penindakan terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, dengan berbagai modus yang diduga meliputi suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan kewenangan.

Sejumlah kepala daerah sebelumnya juga telah diproses oleh KPK melalui operasi serupa. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan. Publik kini menunggu penjelasan mengenai konstruksi perkara, barang bukti yang diamankan, serta pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. [Red]